Page 54 - Microsoft Word - Juklak Pemeriksaan Kinerja_validasi

Juklak Pemeriksaan Kinerja Bab IV

Pertanyaan Jawaban
Di mana? Sehubungan dengan lokasi Deputi Bidang Pencegahan
serta Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB
berada di Jakarta, maka lokasi pemeriksaan yang utama
akan dilakukan di Jakarta. Sedangkan untuk BPBD,
lokasi pemeriksaan mencakup Provinsi Sumatera Utara,
Sulawesi Utara, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa
Yogyakarta.
Kapan? Periode pemeriksaan akan meliputi tahun 2015 dan
semester I tahun 2016.

b. Formulasikan lingkup pemeriksaan berdasarkan jawaban-jawaban pada
poin sebelumnya. Pada langkah ini terdapat hal yang perlu diperhatikan,
yaitu materialitas, risiko pemeriksaan, dan auditabilitas.
1) Materialitas
Dalam menentukan lingkup pemeriksaan, batasi lingkup pemeriksaan
hanya pada hal yang material saja. Materialitas dapat meliputi aspek
kuantitatif dan kualitatif.
Ilustrasi pertimbangan materialitas pada Pemeriksaan Kinerja atas
Tata Kelola Kegiatan Kesiapsiagaan Erupsi Gunung Berapi adalah
sebagai berikut:

Dalam menentukan lingkup pemeriksaan berupa gunung berapi yang
akan menjadi sasaran pemeriksaan, pertimbangan dari aspek
kualitatif didasarkan pada dampak sosial yang diakibatkan oleh
erupsi gunung berapi. Sedangkan pertimbangan dari aspek kuantitatif
didasarkan pada frekuensi erupsi yang terjadi serta jumlah kerugian
material yang diakibatkan dalam kurun waktu tahun 2014 sampai
dengan tahun 2016.
Berdasarkan pertimbangan di atas, gunung berapi yang dipilih
sebagai titik fokus adalah 3 (tiga) gunung berapi, yaitu Gunung
Merapi, Gunung Sinabung, dan Gunung Soputan.

2) Risiko Pemeriksaan
Dalam menentukan lingkup pemeriksaan, Pemeriksa juga harus
mempertimbangkan risiko pemeriksaan. Risiko pemeriksaan ini dapat
berupa risiko dilakukannya analisis permasalahan yang kurang
mendalam yang disebabkan sumber daya pemeriksaan yang tidak
memadai dibandingkan dengan luasnya lingkup yang diambil. Hal
tersebut berpotensi menghasilkan temuan, kesimpulan, dan
rekomendasi yang tidak tepat.
3) Auditabilitas
Pemeriksa harus memastikan bahwa lingkup pemeriksaan memiliki
tingkat auditabilitas yang memadai. Dalam menentukan auditabilitas,
Pemeriksa dapat mempertimbangkan diantaranya pendekatan dan
metodologi pemeriksaan yang akan dilakukan, ketersediaan kriteria
pemeriksaan, ketersediaan bukti yang cukup dan tepat, serta
kemungkinan untuk memperoleh data dan informasi tersebut secara
efisien.

Direktorat Litbang Badan Pemeriksa Keuangan 43