Page 106 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ANTOLOGI PROBLEMATIK
RANAH PEMBANGUNAN
SISTEM EKONOMI DAN HUKUM
DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DR. H. R. ACHMAD DIMYATI
NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.SI

1990 hanya sebesar 1% dibanding tahun sebelumnya sebagai
akibat kemarau panjang. Namun demikian pada tahun keempat
Repelita V perkembangan pengadaan pangan sudah meningkat
kembali. Pada tahun keempat Repelita V, jumlah KUD pelaksana
pengadaan pangan adalah sebanyak 2.876 buah atau meningkat
35,3% dibanding tahun sebelumnya. Jumlah pembelian pada
tahun tersebut adalah sebesar 2,4 juta ton atau meningkat 72,7%
dibanding tahun sebelumnya. Hal tersebut terlihat berdasarkan
data yakni sebagai berikut:
Tabel Pelaksanaan Pengadaan Pangan (Gabah/Beras) Oleh KUD
1988/89 – 1992/93

1) Angka tahunan
2) Angka sementara sampai bulan Maret 1993
3) Dari data yang tersedia tidak dapat dibedakan antara pelaksanaan oleh KUD secara
murni dengan pelaksanaan secara kerja sama dengan pengusaha bukan KUD

Berdasarkan data dari Bappenas tersebut diatas maka
dapat diketahui bahwa komitmen President melalui produk hukum
Inpres No. 4 Tahun 1984 dalam pemberdayaan koperasi, khususnya
koperasi unit desa telah tampak cukup besar implikasinya terhadap
terciptanya swasembada pangan dan kesejahteraan anggota
koperasi serta pembangunan sumber daya manusia di koperasi
khususnya koperasi unit desa (KUD). Keberhasilan program KUD
untuk mendukung swasembada pangan RRI periode 1970-an
dan 1980-an terutama karena dua alasan pokok yakni (1) strategi

100