Page 109 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
P. 109
EKSISTENSI KOPERASI SEBAGAI SOKO GURU
EKONOMI BERDASARKAN PANCASILA DALAM
MENGHADAPI DISEMINASI PRINSIP-PRINSIP
EKONOMI LIBERAL PADA ERA GLOBALISASI
terjadinya persaingan antar koperasi baik koperasi Non-KUD
dengan KUD bahkan antar lembaga keuangan lainnya baik
swasta dalam negeri maupun asing. Kondisi tersebut tentunya
menciptakan kondisi persaingan bebas yang diserahkan kepada
mekanisme pasar dan hal tersebut merupakan liberalisasi
perkoperasian di Indonesia.
Kondisi pada dibentuk dan diberlakukannya Inpres No 18
Tahun 1998 tersebut membawa dampak positif dan negatifnya
baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Koperasi
pada umumnya dan KUD pada khususnya. Pada dampak positifnya
dengan dibukanya kebebasan untuk membuka jenis koperasi
oleh masyarakat yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan
masyarakat dalam mengembangkan kegiatan usahanya, memang
menyebabkan jumlah koperasi di Indonesia menjadi bertambah
banyak di banding berlakunya Inpres No 4 Tahun 1984. Hal tersebut
terlihat berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik mendata jumlah
koperasi aktif berdasarkan Provinsi, periode tahun 2013 hingga 2016
yakni sebagai berikut :
99
Provinsi 2013 2014 2015 2016
Aceh 3,913 3,764 4,490 3,979
Sumatera Utara 6,678 6,708 6,285 5,967
Sumatera Barat 2,641 2,621 2,723 2,894
Riau 3,532 3,094 3,051 2,481
Jambi 2,272 2,291 2,263 2,492
Sumatera Selatan 4,227 4,336 4,450 3,836
Bengkulu 1,608 1,686 1,709 1,890
Lampung 2,875 3,041 2,760 3,019
Kepulauan Bangka Belitung 805 836 812 673
Kepulauan Riau 1,173 1,391 1,125 1,196
99 https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/15/1314/jumlah-koperasi-aktif-menurut-
provinsi-2013-2016.html diakses pada tanggal 18 Februari 2022
103
