Page 107 - BUKU ANTOLOGI PROBLEMATIK RANAH PEMBANGUNAN SISTEM EKONOMI DAN HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

EKSISTENSI KOPERASI SEBAGAI SOKO GURU
EKONOMI BERDASARKAN PANCASILA DALAM
MENGHADAPI DISEMINASI PRINSIP-PRINSIP
EKONOMI LIBERAL PADA ERA GLOBALISASI

dan program kerja KUD difokuskan ke desa-desa seluruh RI; (2)
program-program koperasi benar-benar dari rakyat, oleh rakyat,
dan untuk rakyat. Kedepan, program-program seperti ini dapat
ditingkatkan oleh koperasi-koperasi agar programnya benar-benar
bermanfaat bagi anggota dan masyarakat. Sedangkan dukungan
regulasi dan legislasi dari pemerintah tentu sangat penting .
98
Kondisi dan peran koperasi pasca lengsernya pemerintahan
orde baru dan dimulainya era reformasi menjadi berubah. Tepatnya
pada tahun 1998 pemerintahan masih dalam keadaan krisis
moneter dan kemudian mengeluarkan kebijakan hukum yang
berupa Instruksi Presiden No 18 Tahun 1998 Tentang Peningkatan
Pembinaan dan Pengembangan Koperasi (selanjutnya disebut
Inpres No 18 Tahun 1998). Pada Inpres No 18 Tahun 1998 berisi yakni:
1) Meningkatkan dan mendorong semangat berswadaya
dan berswakarsa dalam berkoperasi dikalangan
masyarakat disertai dengan pemberian kemudahan
dalam mendirikan koperasi sesuai dengan
kelayakan usaha dan kepentingan ekonominya;
2) Memperkuat dan memberdayakan kelembagaan
koperasi melalui peningkatan kualitas dan peran
serta yang aktif dari anggotanya agar koperasi
mampu berperan sebagai wadah kekuatan ekonomi
rakyat yang sehat, tangguh dan mandiri;
3) Memantapkan perluasan basis usaha koperasi
dan meningkatkan mutun kewirausahaan serta
profesionalisme sumber daya manusia koperasi
agar mampu menjadi bangun usaha utama dan
sokoguru perekonomian nasional yang berakar
dalam masyarakat.
98 Nurdin Halid. 2014. Koperasi Pilar Negara, Membangun Karakter Bangsa Mewujudkan Negara
Kesejahteraan dan Lestarinya Ekosistem NKRI. Jetpress bekerjasama dengan Dekopin.
Jakarta. hlm 185

101