Page 204 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 204
PARLEMEN D ALAM PER ALIHAN
DEWAN PER WAKILAN R AKYAT 1952 – 1954
menunjukkan kekuatannya dalam memobilisasi massa. 203
Pembubaran DPR adalah salah satu isu di dalam Peristiwa 17
Oktober 1952. Di dalam situasi kebingungan dan adanya guncangan
komando berikutnya, parlemen secara jelas dapat menegaskan kembali
prinsip kontrol sipil atas militer; tetapi ketika ekstremisme partisan
meningkat dan ekonomi berubah dari buruk menjadi lebih buruk,
sejumlah komandan tentara regional mengidentifikasi diri mereka
dengan gerakan di provinsi-provinsi untuk otonomi daerah yang lebih
besar. 204
Hal ini terjadi karena adanya tantangan bagi para politisi untuk
segera melaksanakan pemilihan umum di dalam jangka waktu yang
singkat. Kemudian di bulan April tahun 1953, pengesahan undang-
undang terkait pemilihan umum akhirnya menemui titik terang.
Pemilihan anggota DPR ditetapkan pada bulan September 1955 dan
pemilihan untuk anggota Majelis Konstituante direncanakan pada bulan
Desember 1955. (Lampiran 1) Di dalam hal ini, Majelis Konstituante
205
memiliki tugas untuk merancang suatu undang-undang dasar.
Hal ini terjadi Para politisi yang menduduki jabatan penting pada saat itu
karena adanya kemudian mulai mencari suara dengan membangun dukungan massa.
tantangan bagi para Di antara beberapa usaha yang dilakukan adalah dengan menggunakan
politisi untuk segera daya tarik ideologis yang berdampak di tataran akar rumput di
pedesaan. Terdapat ketegangan karena adanya perbedaan ideologis
melaksanakan dari partai-partai yang diusung. Ketegangan tersebut sangatlah
pemilihan umum di terlihat secara eksplisit di kalangan petani-petani di pedesaan. Sebgai
dalam jangka waktu contoh, teradapat aktivis partai Islam yang menghendaki negara
yang singkat. Indonesia sebagai negara yang memiliki landasan hukum Islam di dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian teradapat partai-
partai sekuler, termasuk PNI dan PKI, yang berusaha mengaitkan
gagasan partai-partai politik bercorak Islam seperti Masyumi dan Darul
Islam, sebagai partai yang menggagas Pancasila sebagai slogan anti-
Islam. Hal ini jauh berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh Sukarno,
bahwa Pancasila adalah falsasah dasar negara yang berupaya untuk
mengayomi seluruh masyarakatnya.
Di dalam periode dua tahun setelah adanya penetapan tanggal
pemilihan umum secara resmi, kekacauan terus terjadi. Selama dua
tahun tersebut, terdapat kekacauan politik dan kekerasan yang
jumlahnya semakin hari semakin tinggi. Masyarakat luas berharap
203 Ibid., h. 242.
204 Justus Van der Kroef, (1960), op. cit., h. 231.
205 Ibid., h. 512. (Lihat juga lampiran 1. UU No. 7 Tahun 1953 tentang UU No. 7 Tahun 1953 Pemilihan
Anggota Konstituante dan Anggota DPR)
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 203
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 4 CETAK.indd 203 11/19/19 10:48 AM
