Page 205 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

bahwa pemilihan umum yang nanti diselenggarakan pada tahun 1955,
akan memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan seluruh
pendudukan Indonesia. Dampak yang paling diharapkan adalah adanya
struktur politik yang kokoh untuk periode pemerintahan selanjutnya
di masa mendatang.
Pemilihan umum atau jajak pendapat nasional pertama di
Indonesia merupakan sebuah periode besar tidak hanya dalam sejarah
Republik Indonesia 10 tahun sejak Indonesia berdiri, tetapi dalam
pertumbuhan lembaga Parlementer di Asia. Pemilihan umum telah
menempatkan demokrasi di dalam persidangan sosial politik Indonesia,
dan itu adalah kemenangan gemilang bagi kekuatan demokrasi bahwa
orang Indonesia, melalui ujian yang bebas dan cerdas atas hak pilih
mereka, telah memproklamasikan keyakinan mereka pada cara hidup
demokratis dan memiliki menunjukkan kedewasaan politik yang luar
biasa dalam menegakkan cita-cita demokrasi yang diagung-agungkan.
Pemilih Indonesia telah menghilangkan ketakutan dan menepis
ramalan akan kritik suram bahwa demokrasi akan layu di Indonesia
dan rakyatnya akan mengacaukan kemerdekaan Indonesia. 206
Meskipun dasar-dasar pemerintahan parlementer di paruh
akhir periode tahun 1950-an sudah menuju kemapanan di Indonesia,
suprastruktur proses demokrasinya menjadi salah satu konstruksi
yang tidak pasti. Sistem politik negara tercermin dalam sejumlah
besar kelompok politik dari semua ukuran partai dan warna ideologis.
Terdapat hampir sejumlah besar partai politik di Indonesia, banyak yang
Meskipun dasar- mencerminkan kepentingan khusus, regional, agama atau pekerjaan.
dasar pemerintahan Sebagai hasil dari pemilihan nasional pertama menjelang penutupan
parlementer di paruh tahun 1955, empat partai dengan sekitar 78% suara keluar sebagai

akhir periode tahun ketua blok politik, tetapi meskipun banyak partai yang lebih rendah

1950-an sudah perolehan suaranya, situasi politik masih menemui ketidakstabilan dan
sistem kepartaian tidak berkurang. Hal ini dikarenakan banyak dari
menuju kemapanan partai-partai dominan itu sendiri terdiri dari faksi-faksi yang sering
di Indonesia, bertikai tajam. 207
Di awal tahun 1953, Presiden Sukarno menyampaikan amanatnya
suprastruktur proses di dalam Rapat Pembukaan Tahun DPR-RI mengenai isu-isu yang

demokrasinya dihadapi oleh Republik Indonesia. Berikut adalah penggalan pidatonya:
menjadi salah satu
konstruksi yang

tidak pasti.
206 Qutubuddin Aziz, (1955), Indonesia’s First General Elections. Pakistan Horizon, 8(3), h. 400.
207 Justus Van der Kroef. (1958). The Trials of Indonesian Democracy. The Review of Politics, 20(1),
h. 71.

dpr.go.id 204

02 B BUKU 100 DPR BAB 4 CETAK.indd 204 11/19/19 10:48 AM