Page 207 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

hubungan jang berdasarkan perdjandjian
internasional biasa, jang menghilangkan hasil-
hasil Konperensi Media Sundar jang merugikan
rakjat dan Negara kita.
Dalam pada itu telah tertjapailah persetudjuan
untuk membuka perundingan mengenai Misi
Militer Belanda dalam waktu sebelum achir bulan
Maretjang akan datang. Dengan sendirinja hasrait
kita untuk meneruskan perdjuangan memasukkan
Irian Barat dalam wilajah de facto Indonesia
setjepat-tjepatnja tetap akan mendapat perhatian
besar dari Pemerintah. Dalam politik dalam negeri
kita melandjutkan usaha-usaha pendemokrasian
pemerintahan daerah untuk melaksanakan azas-
azas dan dasar-dasar pemerintahan sebagai
tertjantum dalam Undang-undang Dasar kita.
Maksud kita jang bulat ialah memberi bangunan
pemerintahan jang berotonomi di daerah-daerah
jang seragam. Disamping melaksanakan pekerdjaan
itu, jang akan memakan waktu tidak sedikit, maka
kita telah mentjoba mengisi sebanjak mungkin
otonomi daerah jang sekarang belum sempurna
itu dengan menjerahkan beberapa kekuasaan
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah
antara lain diapangan kesehatan, pekerdjaan
umum, pendidikan, perhewanan, pertanian,
perikanan dan sosial.
Dari pernyataan di Bertalian dengan tjita-tjita tersebut diatas, maka

atas, permasalahan telah dibentuk “Panitia Perimbangan Keuangan”,
jang telah menjiapkan suatu rantjangan undang-
keuangan dan
undang tentang perimbangan keuangan atara
anggaran negara Negara dan daerah-daerah otonom, beserta
masih menjadi peraturan pelaksanaannja.” 208

persoalan yang
Dari pernyataan di atas, permasalahan keuangan dan anggaran
diprioritaskan oleh negara masih menjadi persoalan yang diprioritaskan oleh negara.

negara. Akan tetapi, permasalahan lain seperti otonomi daerah juga mendapat

208 Risalah Perundingan 1953 Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia, h. 4-6.

dpr.go.id 206

02 B BUKU 100 DPR BAB 4 CETAK.indd 206 11/19/19 10:48 AM