Page 211 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 211
PARLEMEN B AR U-HAR APAN B AR U
PARLEMEN INDONE SIA 1955 - 1957
dikeluarkannya Dekrit Presiden (5 Juli 1959) Indonesia menggunakan
UUD 1945 sebagai konstitusinya, dan hal ini berdampak pada posisi
DPR yang dipilih dalam pemilu yang menggunakan UUDS 1950
sebagai payung hukumnya. Namun demikian dengan menggunakan
Penpres No 1 tahun 1959 yang diterbitkan pada 22 Juli 1959 DPR tetap
menjalankan aktivitasnya. DPR ‘dibubarkan’ oleh Presiden Soekarno
melalui Penpres No 3 tahun 1960 yang dikeluarkan pada tanggal 5
Maret 1960, pasca penolakan DPR atas RAPBN yang diajukan oleh
Presiden Soekarno. Sebagai gantinya Presiden Soekarno kemudian
mengangkat DPR Gotong Royong (DPR-GR) yang para anggotanya
ditunjuk dan diangkat oleh presiden. Peristiwa itu sekaligus periode
demokrasi parlementer.
Pemilu pertama dibayang-banyangi dengan kondisi republik
yang tidak stabil khususnya dengan berbagai gangguan keamanan yang
Pemilu pertama ditimbulkan oleh munculnya kelompok-kelompok separatis bersenjata.
dibayang-banyangi Kelompok-kelompok bersenjata ini menyebar terror dan ketakutan di
dengan kondisi masyarakat serta berusaha mendelegitimasi kekuasaan pemerintah
pusat. Selain itu kondisi diperparah dengan terjadinya perpecahan di
republik yang tidak kalangan militer. Gangguan keamanan ini juga disusupi oleh kekuatan
stabil khususnya asing yang mendukung upaya mereka menggerogoti kekuasaan pusat.
dengan berbagai Dalam kondisi seperti ini pemerintah mengambil sikap tegas, dengan
gangguan keamanan menyatakan sikap tidak berkompromi dan berunding dengan para
pemberontak.
yang ditimbulkan Sementara itu di kalangan partai-partai utama, yakni Masjumi,
oleh munculnya PNI, NU, dan PKI juga terjadi pergesekan yang keras dalam upaya
kelompok-kelompok mereka mempengaruhi opini publik dan mengakses kekuasaan. Koalisi
separatis bersenjata. dan perseteruan antara kelompok-kelompok Partai yang berubah-
ubah, polemik yang sengit antar-partai terlihat jelas mewarnai masa-
masa menjelang pemilu.
Kondisi diatas yang melatarbelakangi pesimisme masyarakat
internasional bahwa pemilu di Indonesia bisa terlaksana dengan baik.
Kegagalan pemilu bisa mendiskreditkan pemerintah Indonesia dan
bisa semakin menjerumuskan bangsa ini kedalam perpecahan dan
disintegrasi bangsa. Kalangan Barat yang dimotori oleh Pers Belanda
meyakini bahwa pemilu di Indonesia tidak akan berhasil dan akan
meninmbulkan berbagai gangguan yang berdampak negatif terhadap
Indonesia. Sikap ini sengaja dikembangkan oleh Belanda yang memiliki
interes tersendiri terkait beberapa wilayah Indonesia yang masih
dikuasainya.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 211
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 5 CETAK.indd 211 11/19/19 1:10 PM
