Page 214 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 214
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
Sikap pemerintah terhadap berbagai gerakan itu sangat jelas
bahwa pemerintah tidak akan kompromi terhadap setiap gerakan yang
merongrong persatuan bangsa Indonesia. Wakil Perdana Menteri
Zainul Arifin menilai tidak ada kompromi dan perundingan dengan
pihak pemberontak. 214
5.1.2. Kiprah DPR dalam Kebijakan Luar
Negeri
Selama menjalankan tugasnya sebagai lembaga legislatif, anggota
parlemen baik secara individu maupun kelembagaan, seringkali terlibat
langsung dalam urusan eksekutif. Sebagai contoh, Zainul Arifin, Arudji
Kartawinata dan Dr. Sukiman Wiryosandjojo termasuk dalam daftar
delegasi kunjungan Presiden Sukarno ke Uni Soviet dan negara-negara
Eropa Timur dan RRC pada Agustus - September 1956.
215
Ini bukan merupakan hal yang baru. Pada bulan Mei 1950,
Mr. Jusuf Wibisono dan Mr. Sudjono Hadinoto, dan Mr. Moh Yamin
Keterlibatan anggota sebagai anggota DPR merupakan bagian dari delegasi Indonesia,
parlemen dalam bersama dengan L.N. Palar (saat itu sebagai Duta Besar RI di PBB)
pelaksanaan urusan bertemu langsung dengan Menlu Uni Soviet Andrei Wyshinsky guna
meminta dukungan agar Soviet mau mengakui Indonesia sebagai
luar negeri secara negara merdeka dan mendukung Indonesia untuk bisa diterima sebagai
‘konkret’ ini justru anggota PBB. Delegasi ini penting untuk mendapatkan suara mutlak
216
menghidupkan di DK PBB, mengingat Uni Soviet merupakan salah satu anggota tetap
pengawasan melekat DK PBB yang memiliki hak veto.
kepada eksekutif Keterlibatan anggota parlemen dalam pelaksanaan urusan luar
negeri secara ‘konkret’ ini justru menghidupkan pengawasan melekat
tentang kegiatan kepada eksekutif tentang kegiatan dan program yang dijalankannya
dan program yang dan bisa memberikan penilaian obyektif, saat eksekutif memberikan
dijalankannya dan laporannya kepada DPR.
bisa memberikan Sementara itu seperti bergantian dengan kunjungan kenegaraan
penilaian obyektif, Presiden Sukarno ke Uni Soviet, setelah kedatangan Presiden Sukarno
pada awal September 1956, pada tanggal 18 September 1956 giliran
saat eksekutif delegasi parlemen mengunjungi Soviet. Sebagaimana ditulis kedutaan
memberikan Besar Uni Soviet di Jakarta dalam Bulletin yang diterbitkan oleh Bagian
laporannya kepada Penerangan Kedubes Soviet:
DPR.
214 Ibid.
215 Arsip ANRI, Koleksi Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri, 1950-59, No. 2269.
216 Arsip ANRI, Koleksi Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri, 1950-59, No. 2338.
dpr.go.id 214
02 B BUKU 100 DPR BAB 5 CETAK.indd 214 11/19/19 1:10 PM
