Page 217 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 217

PARLEMEN B AR U-HAR APAN B AR U
                                                                                PARLEMEN INDONE SIA  1955 - 1957



                                                   kepada salah satu blok.  Ia memberikan alasan bahwa saat kunjungan
                                                   Presiden ke Amerika Serikat, tidak dilakukan penandatanganan, tetapi
                                                   ketika di Soviet diadakan penandatanganan.  Dalam pernyataannya
                                                   sebagaimana dikutip harian Merdeka menyebutkan:
                                                         “waktu  rombongan  Presiden  Sukarno  melawat  ke  Amerika
                                                   Serikat tidak ada dikeluarkan pernjataan apa2.  Sekarang ketika
                                                   rombongan berada di Sovjet Rusia, baru dikeluarkan pernjataan.  Ini
                                                   tidak pada tempatnja, seakan-akan kita sudah tjondong ke Blok Sovjet.
                                                   Kalau dahulu tidak mengeluarkan pernjataan, sekarang [harusnya]
                                                   djuga tidak.”

                                                         Sementara itu berbeda dengan tanggapan Ketua PB NU di
                                                   atas, kalangan PNI menilai sebaliknya, dan mendukung kebijakan
                        Sementara itu              pemerintah.  S. Mangunsarkoro (wakil Ketua I DPP PNI) menanggapi
                     berbeda dengan                positif penyataan bersama dalam rangka kunjungan presiden Soekarno

                    tanggapan Ketua                ke Uni Soviet September 1956.

                        PB NU di atas,                   Menurut Sarkoro, penandatangan itu harus dilihat dari sudut
                                                   pandang politik luar negeri kita yang bebas dan aktif.
                         kalangan PNI                    Aktif dalam arti jang baik buat pembangunan negara kita.
                  menilai sebaliknya,              Indonesia harus menjalin kerjasama yang baik dan menguntungkan

                     dan mendukung                 dengan negara Barat dan Timur.  Dinjatakan oleh Mangunsarkoro

                              kebijakan            bahwa hingga saat ini kita telah banyak kerjasama dengan negara-
                           pemerintah.             negara Barat baik di lapangan kebudayaan maupun di lapangan tehnick
                                                   dan ekonomi.  Dengan negara2 Timur kerdjasama jg demikian itu boleh
                                                   dikatakan belum ada dan rupanja baru dimulai.
                                                                                               221
                                                         Sementara itu dalam penegasannya pemerintah menyatakan
                                                   bahwa pernyataan bersama yang ditandatangani Menlu Roeslan
                                                   Abdulgani dan Wakil Menlu Soviet Andrei Gromyko ini merupakan
                                                   hasil berbagai pembicaraan selama di Moskow, yang tidak memerlukan
                                                   ratifikasi dari parlemen masing-masing.   Mengenai kunjungan ke
                                                   Amerika serikat dimana tidak ditandatangani pernyataan bersama,
                                                   karena Amerika Serikat tidak menyetujui prinsip-prinsip yang telah
                                                   dicapai dalam Konferesi Asia – Afrika di Bandung tahun yang lalu, yaitu
                                                   mengenai ko-eksistensi.  Oleh Karena itu ini jangan dipandang dari
                                                   sudut pandang Psikologis, tapi dilihat dari sudut politik luar negeri
                                                   kita yang bebas dan aktif. 222



                                                   221  Lihat: Harian Merdeka, September 1956 judul “Pendapat kalangan Partai-partai mengenai
                                                      Pernjataan Bersama Indonesia-URSS”
                                                   222  Lihat: Artikel “Pernjataan Bersama Ri-URSS: Pelaksanaan Politik LN jang Bebas dan aktif”




                           SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   217
                             REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018




         02 B BUKU 100 DPR BAB 5 CETAK.indd   217                                                                  11/19/19   1:10 PM
   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222