Page 220 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 220
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
pemerintahan Kabinet Djuanda, baik dalam fungsinya sebagai lembaga
legislative maupun sebagai lembaga tinggi negara dalam menghadapi
persoalan-persoalan negara seperti pemberontakan dan intervensi
asing.
Selama pemerintahan Kabinet Karya (Kabinet Djuanda), DPR
memang sangat produktif dalam membuat dan mengesahkan Undang-
undang. Dalam kurun waktu tahun 1957-1958 saja tercatat sebanyak
167 UU telah disahkan. Itu belum termasuk UU yang disahkan sebelum
dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang mana selama tahun 1959 tercatat 29
UU telah disahkan. 225
Selama sekitar lima tahun masa tugasnya DPR hasil pemilu 1955
telah secara produktif menghasil produk-produk hukum yang sangat
berguna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebanyak 113
UU baru telah disahkan. Angka itu dari total 145 RUU yang diajukan
pemerintah dan 8 RUU dari usul inisiatif DPR sendiri. Dari 145 RUU
ada 16 Rancangan yang ditarik kembali dan 16 RUU yangbelum sempat
dibicarakan. Dari 8 RUU inisiatif DPR, 3 diantaranya disetujui dan
disahkan menjadi Undang-undang, sementara 4 RUU ditolak dan
sisanya 1 RUU ditarik kembali.
Selain itu DPR juga menghasilkan 23 resolusi dan 3 interpelasi,
dan 1 hak angket yang belum dibahas. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat
dalam tabel berikut. 226
Peran DPR sebagai lembaga legislatif dilakukan dengan
melibatkan masukan-masukan dari masyarakat. Berbagai lapisan
masyarakat yang mewakili aspirasi rakyat Indonesia bisa memberikan
masukannya yang berguna bagi proses pembuatan UU. Sebagai contoh,
dalam kunjungannya ke Universitas Airlangga, Surabaya, tanggal 1
April 1958, Ketua DPR Mr. Sartono meminta masukan dari kalangan
mahasiswa dan akademisi universitas tersebut untuk pembuatan UU
Peran DPR sebagai tentang perguruan tinggi.
lembaga legislatif Menurut Mr. Sartono, sebagaimana dikutip Harian Merdeka
dilakukan dengan (1958): … bagi penjusunan Undang2 itu masih belum
melibatkan diperoleh persesuaian antara Universitas2 jang
masukan-masukan ada di Indonesia karena masih terdapat 2 aliran
dari masyarakat. jang sama dipegang teguh: jaitu satu pihak tetap
menghendaki sistim continental sebagai berlaku di
225 Sekretariat DPR-GR, 1970 Hlm, 507-518
226 Marbun, 1992: 108-109
dpr.go.id 220
02 B BUKU 100 DPR BAB 5 CETAK.indd 220 11/19/19 1:10 PM
