Page 216 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 216
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
Lebih jauh ia menyatakan bahwa:
Hubungan jang baik antara Indonesia- Australia
dipandang penting […] mengingat Australia adalah
negara tetangga kita, dan seperti diketahui Republik
Indonesia mendjalankan politik luar negeri jang
bebas dan politik tetangga jang baik. 219
Dalam kebijakan luar negeri yang penting sebagai penyeimbang
dan pendukung pemerintah dalam penyelesaian isu-isu strategis, ada
beberapa langkah DPR yang penting untuk dicatat sebagai berikut.
Sewaktu Pemerintah Indonesia membatalkan kesepakatan
KMB secara sepihak, DPR mendukungnya. Hal ini dibuktikan ketika
pada 21 Februari 1956 Perdana Menteri Burhanuddin Harahap
mengajukan rancangan UU tentang pembatalan KMB kepada DPR,
maka dalam kurun waktu sepekan yakni tanggal 28 September 1956,
DPR menyetujui RUU tersebut menjadi UU.
Selain mendukung pemerintah dalam pembuatan perjanjian
KMB, DPR juga mendukung Usaha Pembebasan Irian Barat, dengan
mengeluarkan beberapa resolusi, mendukung penguatan posisi
pemerintah dalam menghadapi pergolakan di daerah-daerah dan
mendukung usaha penyatuan dwi-tunggal Sukarno-Hatta. 220
Parlemen mendukung kebijakan politik luar negeri bebas dan
aktif yang diusung oleh pemerintahan-pemerintahan di era demokrasi
parlementer. Sebagai implementasi kebijakan tersebut, di tahun 1956
saat kunjungan Presiden Sukarno dan rombongan ke Moskow, Uni
Soviet sempat ditandatangani pernyataan bersama (joint statement)
Parlemen mendukung antara Indonesia dan Uni Soviet (URSS). Penandatanganan dilakukan
kebijakan politik luar oleh Menlu Roeslan Abdulgani dan Wakil Menlu Soviet Andrei Gromyko.
negeri bebas dan Penandatanganan itu langsung mendapatkan reaksi beragam pada
aktif yang diusung publik dalam negeri. Partai-partai di parlemen menanggapi beragam
langkah yang diambil pemerintah tersebut.
oleh pemerintahan- K.H. Dachlan dari Partai NU menilai tindakan penandatangan
pemerintahan pernyataan bersama itu sebagai langkah yang tidak tepat. Ia menilai
di era demokrasi bahwa seharusnya tidak perlu ada penandatanganan itu karena itu
parlementer. akan membuat Indonesia seolah-olah condong kepada Blok Timur. Dia
menilai bahwa politik bebas aktif harusnya seimbang dan tidak condong
219 Ibid.
220 Sekretariat DPR-GR, 196-204
dpr.go.id 216
02 B BUKU 100 DPR BAB 5 CETAK.indd 216 11/19/19 1:10 PM
