Page 213 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

PARLEMEN B AR U-HAR APAN B AR U
PARLEMEN INDONE SIA 1955 - 1957

Dalam era demokrasi parlementer peran Parlemen sangatlah
sentral dalam menjaga ‘benang merah’ visi dan misi negara. Hal ini
mengingat pemerintah yang kurang stabil karena seringkali jatuh
bangun Kabinet karena tidak mendapat kepercayaan dari rakyat.
Sebagai contoh, dalam 5 tahun era DPR Sementara/DPRS (Agustus
1950 – Maret 1956) telah terjadi 5 kali perubahan pemerintahan
(Kabinet), dan dalam masa tugas DPR hasil pemilu (1955) terjadi
sedikitnya 3 kali perubahan kabinet. Hal ini membuat pemerintah tidak
bisa menjalankan program-program dan kebijakannya dengan tuntas.
Namun justru peran DPR lah yang berfungsi sebagai penyambung
dan perekat kebijakan-kebijakan yang disusun oleh pemerintah-
pemerintah yang datang dan pergi.
Berikut ini adalah beberapa peran yang terlihat dan mencolok
sebagaimana yang terlihat dari berbagai media pada tahun-tahun 1955
Dalam era hingga tahun 1960 mengenai kinerja parlemen dalam mengimbangi

demokrasi dan mengkritisi pemerintah: (1) menyuarakan sikap Indonesia dalam
atas isu-isu nasional internasional, misalnya masalah Irian Barat,
parlementer peran intervensi asing dalam berbagai pemberontakan di daerah-daerah.
Parlemen sangatlah (2) mengecam keterlibatan asing dalam pemberontakan daerah yang

sentral dalam disinyalir melibatkan beberapa negara seperti:Philipina (pasokan
senjata-senjata), Taiwan (pelarangan organisasi Kuomintang di
menjaga ‘benang Indonesia), Singapora (penyelundupan-penyelundupan) dan AS (Sikap
merah’ visi dan misi resmi AS mendukung pemberontak). (3) Mendukung paya nasionalisasi
negara. perusahaan-perusahaan Belanda, (4) mendorong penetrasi produk-
produk Indonesia di pasar Eropa, (5) mendorong proses pembayaran
pampasan perang untuk kepentingan pelayaran dan perdagangan
RI. Selain itu tak kalah penting adalah (6) mendukung tindak lanjut
penyelenggaraan Konferensi Asia – Afrika khususnya dalam kaitan
dengan (7) perjuangan pembebasan Irian Barat.
Dalam bulan januari 1955, dalam rangka untuk menghadapi
situasi keamanan di daerah-daerah, Pemerintah menyelenggarakan
Konferensi Keamanan yang melibatkan para kepala-kepala daerah dan
petinggi-petinggi militer di daerah. Hal ini mengingat meningkatnya
masalah keamanan terkait berbagai gerakan karena ada gerombolan-
gerombolan bersenjata seperti DI (Darul Islam) di Jawa Barat, gerakan
Daud Beureuh dan gerakan-gerakan yang mengarah separatis lainnya.
Konferensi yang diselenggarakan 13-15 Januari 1955 itu ditujukan untuk
memahami persoalan-persoalan di daerah masing-masing hingga tiap
daerah dapat pula mengetahui keadaan keamanan di seluruh wilayah
Indonesia. 213

213 Bintang Timur, 12 Januari 1955.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 213
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

02 B BUKU 100 DPR BAB 5 CETAK.indd 213 11/19/19 1:10 PM