Page 212 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Konstituante merupakan lembaga perwakilan sebagaimana
amanat Konstitusi RIS dan UUDS 1950. Keberadaan lembaga ini sebagai
perwujudan keinginan bangsa Indonesia memiliki konstitusi yang
dibuat oleh perwakilan seluruh rakyat Indonesia. Dalam kurun waktu
eksistensinya (1956-1959) Konstituante telah melakukan berbagai
diskusi dan perdebatan yang penting mengenai struktur konstitusi
yang ideal bagi bangsa Indonesia. Namun disparitas pandangan
ideologi yang tajam kaya itu harus dihentikan dengan dikeluarkannya
dekrit Presiden. Alasan bahwa konstituante yang merupakan produk
dari sistem liberal, menjadi satu sandaran bagi alasan dibubarkannya
lembaga pembuat konstitusi itu, ditengah ide tentang demokrasi
terpimpin yang sedang gencar dilancarkan oleh pemerintah saat itu.
Dalam Bab ini juga direkonstruksi dan dijelaskan peran
parlemen, khususnya DPR, dalam mengawal dan mengkritisi kegiatan
pemerintah. Sikap oposisi partai-partai yang berada di luar kekuasaan
terlihat jelas dan tegas. Selain itu parlemen juga berperan sebagai
partner pemerintah yang mendukung kebijakan-kebijakan strategis
pemerintah, khususnya dalam menghadapi pihak-pihak asing maupun
pihak-pihak yang mengancam integritas negara Indonesia.
Konstituante

merupakan 5.1.1. Peran DPR sebagai Penyeimbang
lembaga perwakilan Pemerintah

sebagaimana Tidak seperti Dewan Konstituante, DPR yang telah mewarisi
amanat Konstitusi tradisi parlementaris sejak Indonesia merdeka perlahan menjadi
lembaga yang sangat gesit dalam mengimbangi kinerja pemerintah
RIS dan UUDS dan mengawal kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Setumpuk
1950. Keberadaan persoalan-persoalan kebangsaan dan kemasyarakatan Indonesia,

lembaga ini sebagai sebagai negara yang baru berdiri, membutuhkan perhatian parlemen
sebagai mitra pemerintah. Sangat mencolok adalah peran parlemen
perwujudan dalam mendukung usaha pemerintah mendapatkan pengakuan

keinginan bangsa internasional, dengan mengesahkan UU kerjasama hubungan bilateral
Indonesia memiliki dan perdagangan dengan berbagai negara di awal kemerdekaan
Indonesia. Hingga akhir tahun 1954 tercatat setidaknya ada 6 perjanjian
konstitusi yang dibuat persahabatan dengan negara-negara: (1) Mesir, (2) Syria, (3) India (4)
oleh perwakilan Pakistan, (5) Birma, (6) Filipina. Sementara pada akhir tahun yang
212
seluruh rakyat sama Indonesia telah menjalin hubungan kerjasama diplomasi dengan
Uni Soviet. Hingga akhir 1959 tercatat 11 hubungan kerjasama dengan
Indonesia.
berbagai negara termasuk: Afganistan, Mesir, Kerajaan Irak dan Iran.

212 Sekretariat DPR-GR, 1970, Hlm 142.

dpr.go.id 212

02 B BUKU 100 DPR BAB 5 CETAK.indd 212 11/19/19 1:10 PM