Page 219 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 219
PARLEMEN B AR U-HAR APAN B AR U
PARLEMEN INDONE SIA 1955 - 1957
Pernyataan tokoh PNI ini berkaitan dengan adanya pendapat
yang tidak setuju pinjaman dari Uni Soviet, dan kekhawatiran
bahwa Indonesia akan cenderung ke Blok Timur. Suasana Perang
Dingin sangat mempengaruhi suasana politik dan pertimbangan-
pertimbangan di kalangan anggota DPR saat itu.
Soepeni mendukung kebijakan pemerintah untuk meminjam
dari Uni Soviet dengan syarat bahwa Indonesia juga menjual produk-
produknya ke Uni Soviet dengan sistem barter (imbal beli), yang mana
ini memang merupakan salah satu cara pembayaran sebagaimana yang
tercantum dalam perjanjian kedua negara. Selain itu Soepeni menilai
pentingnya penggunaan pinjaman itu untuk dikontrol oleh parlemen.
Hal ini ditekankan guna memastikan apakah pinjaman itu bermanfaat
atau justru merugikan rakyat. Iapun optimis bahwa hubungan yang
baik antara pemerintah dan parlemen akan menjamin mekanisme
Hal ini ditekankan kontrol tersebut.
guna memastikan
apakah pinjaman 5.1.4. Produktivitas Lembaga Legislatif
itu bermanfaat atau Dalam fungsinya sebagai lembaga legislatif, parlemen, meskipun
justru merugikan selalu bersikap kritis namun telah secara aktif bersama-sama dengan
pemerintah mengesahkan berbagai produk-produk legislatif yang
rakyat. penting khususnya di masa-masa darurat 1957-1959. PM Djuanda di
akhir masa jabatannya dalam memimpin Kabinet Karya (1957-1959) di
depan anggota DPR menyampaikan:
Selama 2 tahun Kabinet Karya senantiasa bekerdja sama
dengan D.P.R. dalam suasana jang baik sehingga dalam bidang
perundang2an dapat ditjapai hasil2 jang banjak seperti UU keadaan
bahaja, UU wadjib militer, UU Nasionalisasi perusahaan Belanda,
UU pembatalan hak pertambangan dll. Disamping itu pemerintah
menjatakan terimakasihnja karena adanja pengertian baik dari DPR
untuk tindakan2 pemerintah guna mengatasi pelbagai kesulitan jang
dihadapi negara dan masjarakat, seperti usaha usaha dalam rangka
pernjataan keadaan SOB keadaan perang, konperensi Munas dan
Munap, operasi2 militer thd pemberontak2 PRRI-Permesta, tindakan2
thd intervensi asing dan langkah2 dalam hubungan perdjuangan Irian
Barat serta nasionalisasi perusahaan milik Belanda. 224
Pernyataan PM Djuanda tersebut menunjukkan bahwa DPR telah
menjadi mitra yang seimbang dalam mendukung kebijakan-kebijakan
224 Artikel “Kata Perpisahan Pem. Pd. Dewan Perwakilan Rakjat” dalam Merdeka edisi. 8 juli 1959.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 219
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 5 CETAK.indd 219 11/19/19 1:10 PM
