Page 200 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 200
PARLEMEN D ALAM PER ALIHAN
DEWAN PER WAKILAN R AKYAT 1952 – 1954
Kondisi stok beras di Indonesia pada periode tersebut
berjumlah hamper mencapai 5.7 juta ton, sedangkan jumlah konsumsi
beras berkisar di 7.6 juta ton. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat
kekurangan persediaan beras untuk konsumsi dengan jumlah mencapai
sekitar 2 juta ton.
Sebagai salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah
adalah dengan melakukan pembelian padi. Pemerintah melakukan
pembelian padi sebagai 15% dari total produksi padi di seluruh
Indonesia. Pembelian padi tersebut juga diperuntukkan untuk tentara,
polisi, serta buruh perkebunan. Sisa produksi padi sejumlah 85% akan
tetap beredar di masyarakat secara bebas. Di samping itu, terdapat
aturan baru bahwa pabrik-pabrik penggilingan padi yang sebelumnya
diperbolehkan untuk menggiling padi secara bebas, mulai digantikan
dengan adanya aturan untuk hanya menggiling padi milik pemerintah.
Sebagai salah Terkait dengan permasalahan kekurangan beras, pemerintah
satu langkah yang melakukan beberapa upaya untuk mengentaskan kesulitan tersebut.
dilakukan oleh Pemerintah melakukan impor berat dari Republik Rakyat Tiongkok.
Hal ini didasarkan atas tukar-menukar hasil-hasil bahan produksi yang
pemerintah adalah saling dibutuhkan dan saling menguntungkan. Persoalan beras adalah
dengan melakukan salah satu masalah yang paling penting dan harga besar adalah faktor
pembelian padi. yang paling berpengaruh terhadap komoditas-komoditas lainnya.
Selain dari permasalahan-permasalahan di atas, pergolakan di
daerah juga menjadi permasalahan yang krusial di tahun 1950-an. Masa
awal pendirian Indonesia sebagai negara bangsa selalu diwarnai oleh
krisis, yang disebabkan oleh ketidakstabilan dan kelemahan instansi
yang mengatur jalannya pemerintahan. Daerah-daerah di luar Jawa di
seringkali mendapat ancaman keamanan karena adanya bandit dan
minimnya pengelolaan hukum dan ketertiban. Euforia kemerdekaan
198
pada masa tersebut dibarengi dengan adanya represi negara terhadap
berbagai pergerakan yang dianggap mengancang kesatuan negara.
Berdasarkan regulasi pemerintah kolonial tentang peraturan status
darurat pemerintah (SOB / Staat van Oorlog en Beleg) dan pelanggaran
terhadap pers atau persdelict, banyak pemimpin serikat buruh dan
jurnalis yang dipenjarakan karena permasalahan politik. Pada tahun
1951, karena adanya tekanan dari Amerika Serikat yang didukung
oleh pemerintahan Kabinet Sukiman, terdapat razia besar pada
bulan Agustus 1951 yang menghasilkan penangkapan terhadap 15,000
198 R. Cribb. 2010. ‘Tracing the Corruption problem in Indonesia across the era of Regime Change’.
Paper: Conference on Kemerdekaan dan Perubahan Jati Diri. Post-Colonial Indonesian Identity,
Yogyakarta.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 199
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 4 CETAK.indd 199 11/19/19 10:48 AM
