Page 198 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 198
PARLEMEN D ALAM PER ALIHAN
DEWAN PER WAKILAN R AKYAT 1952 – 1954
hingga dua buah untuk kepentingan dinas. Jika para pegawai
ingin membeli mobil, hal tersebut supaya diatur oleh
pemerintah dengan adanya kemudahan dan atas tanggungan
sendiri;
2) Pemerintah harus melakukan antisipasi dengan segera
secara besar-besaran membuat perumahan-perumahan
untuk pegawai-pegawai dan mahasiswa dan sebagainya. 196
DPR mengangap bahwa tindakan penghematan di atas adalah
salah satu langkah pemerintah dalam upaya agar dapat menjalankan
program usaha demi kepentingan keuangan negara di tahun 1952.
Hal ini perlu dilakukan karena adanya deficit sebesar Rp2,5 miliar di
tahun sebelumnya.
Hal lain yang menjadi pertanyaan bagi DPR adalah persoalan
nasionalisasi De Javasche Bank. Hutomo Supardan mempertanyakan
sejauh mana usaha panitia bank dalam menyelesaikan rancangan
undang-undang bank (bankwet). Hingga masa pertengahan
DPR mengangap pemerintahan Kabinet Wilopo, perhimpunan bankir telah di bentuk
bahwa tindakan dengan Javasche Bank menjadi bagian dari anggotanya. Demikian pula
belum ada kejelasan terkait sikap pemerintah mengenai bank-bank
penghematan di atas
partikelir nasional dan terhadap bank-bank asing.
adalah salah satu Di dalam keterangan pemerintah, wilayah kerja bank-bank
langkah pemerintah asing belum memiliki kejelasan. Di dalam keterangan tersebut, belum
dalam upaya agar adalah hal-hal yang disinggung soal bank asing yang memiliki wilayah
eksploitasi di daerah Republik Indonesia, terutama apakah bank-
dapat menjalankan
bank tersebut perlu dibatasi wilayah kerjanya di bawah supervisi
program usaha dari pemerintah Republik Indnesia. Menurut statistik di tahun 1951,
demi kepentingan bank-bank tersebut mengirimkan laba sebesar Rp5,040,000, dividen
keuangan negara di Rp415,000 dan afschrijving (depresiasi) Rp278,000 yang keseluruhannya
di dalam kurs mata uang Belanda. Di akhir tahun 1951, terdapat pabrik
tahun 1952.
yang mengirimkan Rp5,000,000 ke Hongkong Shanghai Bank. Di
samping dapat mengirimkan transfer dan sebagainya, bank-bank
tersebut menjadi pemodal perusahaan-perusahaan asing di Indonesia
dan memiliki hak untuk menggunakan devisa negara.
Isu terkait impor dan ekspor menjadi fokus dari rapat di DPR.
Menurut statistik, bahan baku ekspor yang paling dominan adalah
karet. Di tahun 1951, terdapat sejumlah 554,430 ton karet rakyat
yang diekspor dengan nilai harga Rp1,606,608,000 sedangkan karet
196 Ibid., h. 2097-9.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 197
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 4 CETAK.indd 197 11/19/19 10:48 AM
