Page 193 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 193
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
Kemudian pihak DPR memiliki maksud formal dan zonder meer
yaitu memberikan rencana tersebut dan menghendaki agar parlemen
menjalankan rencana penyediaan anggaran tambahan (supletoire
begroting) untuk tahun rencana tersebut. Terkait dengan anggaran
1950 dan tahun 1951 milik Dewan Perwakilan Rakyat, belum ada
penerimaan rencana yang dimaksudkan tersebut. Hingga bulan Mei
1952, hampir di pertengahan tahun anggaran 1952, belum ada realisasi
anggaran, sedangkan pemerintah harus mengeluarkan uang yang tidak
sedikit jumlahnya. Akan tetapi, rencana Anggaran Belanja Negara untuk
tahun 1952 juga belum siap untuk diajukan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat. Melalui seksi keuangan, terdapat penyampaian sebuah konsep
usul resolusi yang disusun oleh lwa Kusumasumantri untuk meminta
perhatian dan sokongan untuk seksi tersebut. Adapun usul-resolusi
itu mempunjai maksud seperti berikut:
1. Supaja Parlemen dalam tahun ini telah dapat membitjarakan
rentjana Anggaran Belandja Negara buat tahun 1952 dan 1953.
2. Usul resolusi itu mendapat perhatian dan akan diperbin-
tjangkan dalam Seksi Keuangan dengan semasak-masaknja,
Berdasarkan pasal 113 dan pasal 114 ajat 1 Undang-undang
Dasar Republik Indonesia
3. Fraksi kami mengingini pendapat dan ketentuan Pemerintah
mengenai rentjana Anggaran Belandja tahun 1950 dan 1951.
4. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan pasal 112 ajat 1 dan
2 Undang-undang Dasar Republik Indonesia dan pasal 54
lndische Comptabiliteitswet.
Di dalam keterangan pemerintah, pengeluaran dan penerimaan
Terkait dengan di tahun 1951 adalah sebagai berikut :
192
anggaran 1950 dan Pengeluaran netto pada tahun 1951 Rp8,940,000,000
tahun 1951 milik Pengeluaran-pengeluaran satu kali dan lain-lain Rp3,800,000,000
Jumlah Rp12,740,000,000
Dewan Perwakilan Penerimaan negara netto pada tahun 1951 Rp10,204,000,000
Rakyat, belum ada Pada akhir tahun 1951 mengalami defisit Rp2,536,000,000
penerimaan rencana Menurut keterangan pemerintah, angka defisit yang tertera di
yang dimaksudkan atas akan dibebankan pada anggaran belanja negara di tahun 1952.
tersebut. Sedangkan penerimaan pajak-pajak dari Djawatan Pajak pada tahun
1951 adalah sebagai berikut :
193
192 Ibid., h. 2095
193 Ibid.
dpr.go.id 192
02 B BUKU 100 DPR BAB 4 CETAK.indd 192 11/19/19 10:48 AM
