Page 196 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 196
PARLEMEN D ALAM PER ALIHAN
DEWAN PER WAKILAN R AKYAT 1952 – 1954
dalam pasaran dunia, Indonesia akan terkena dampaknya.
Semenjak masa pemerintahan Kabinet Hatta dan Kabinet
Sukiman, pemerintahan telah melakukan tindakan-tindakan terkait
moneter. Pertama, Menteri Keuangan Sjafruddin mengadakan sistem
deviezen certificaat mengenai perdagangan impor. Kemudian tindakan
ini juga diikuti dengan politik gunting uang. Bagi DPR, kebijakan ini
berakibat merugikan rakyat banyak, sedangkan beberapa kelompok
tertentu justru mendapat keuntungan yang banyak karena sebelum
kebijakan tersebut diberlakukan, mereka telah melakukan berbagai
persiapan dengan melakukan langkah-langkah moneter yang
menghindarkan mereka dari kerugian.
Uang tunai yang merupakan modal yang diedarkan guna
perusahaannya diwujudkan dengan bentuk barang-barang stok dengan
dasar harga sebelum gunting uang. Sesudah adanya kebijakan gunting
Uang tunai yang uang, harga barang naik berlipat ganda. Pada hakikatnya kebijakan
merupakan modal “gunting uang” ini adalah suatu tindakan “tertutup” (verkapt) untuk
yang diedarkan guna mendevaluasikan rupiah. Adapun nilai tukar antara rupiah dengan
perusahaannya rupiah Negeri Belanda adalah 3 : 1, sedangkan antara Rupiah dan U.S.A.
Dollar ($) 1 : 11,40. Kebijakan mendevaluasikan rupiah ini menurut
diwujudkan dengan Menteri Keuangan Sjafruddin mempunyai maksud untuk mencegah
bentuk barang- bahaya inflasi pada waktu itu. Akan tetapi, kebijakan ini tidak menemui
barang stok dengan keberhasilan setelah diberlakukan. Banyak keperluan sehari-hari pada
dasar harga sebelum saat itu yang memiliki harga yang tinggi.
Kedua, Menteri Keuangan Wibisono melakukan tindakan
gunting uang. menghapus deviezen-certificaat yang diikuti dengan adanya sistem
“Bukti Export Dollar”. Tujuan dari kebijakan “Bukti Export Dollar”
tersebut adalah untuk memberikan stimulan kepada para pengusahaan
ekspor untuk mengekspor bahan-bahannya ke daerah dollar. Dengan
demikian pemerintah akan mendapatkan devisa dolar sebanyak-
banyaknya. Akan tetapi, kebijakan ini juga menemui kebuntuan sama
seperti “gunting uang”.
Pada masa pemerintahan Kabinet Wilopo, peraturan terkait
perekonomian mendapat sorotan penting. Pencegahan terhadap
pemborosan anggaran menjadi salah satu hal yang digalakkan. Hal ini
juga sejalan dengan diberlakukannya penghematan untuk mengurangi
perilaku konsumtif yang sebelumnya banyak ditemukan. Ketika itu,
usaha-usaha untuk melakukan penghematan keuangan dilakukan
dengan beberapa cara. Sebagai contoh, setiap kementerian dan jawatan
baik yang berada di pusat maupun di daerah, memiliki pool mobil. Di
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 195
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 4 CETAK.indd 195 11/19/19 10:48 AM
