Page 199 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 199

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                  BERPARLEMEN



                                                   onderneming  sejumlah 202,405 ton dengan nilai  harga sejumlah
                                                   Rp772,800,000. Pada pertengahan tahun 1952, terjadi kemerosotan
                                                   harga karet. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor, akan tetapi,
                                                   faktor dominan yang paling berpengaruh adalah adanya embargo.
                                                   Embargo tersebut menyebabkan Amerika Serikat berperan sebagai
                                                   single buyer yang mengakibatkan adanya permainan harga karet dan
                                                   sulitnya ekspor hasil-hasil karet dari Indonesia. Untuk keluar dari
                                                   kesulitan tersebut, pemerintah Indonesia merancang kerja sama
                                                   dengan negara-negara demokrasi dan Uni Sovyet.
                                                         Pada umumnya negara demokrasi rakyat juga membutuhkan
                                                   bahan karet guna keperluan-keperluan pernbangunannya. Negara itu
                                                   juga telah menghasilkan alat-alat mekanik yang sekira bisa digunakan
                                                   di Indonesia. Oleh karena itu, DPR merasa perlu mengadakan perjanjian
                                                   dagang dengan beberapa negara termasuk Uni Sovyet, atas dasar
                                                   saling menguntungkan dan tidak mengurangi kedaulatan masing-
                                                   masing. Hal ini dapat direalisasikan dengan sistem barter, yaitu dengan
                                                   memakai £/$ sebagai basis valuta. Dalam hubungan ini Indonesia dapat
                                                   mengekspor bahan-bahan mentahnya ke mancanegara.
                                                         Di banyak negara, termasuk Uni Sovyet dapat menciptakan
                                                   keadaan hubungan timbal balik berupa impor alat-alat mekanik,
                                                   terutama mesin-mesin untuk small-scale-industry dan sebagainya
                                                   dari negara-negara tersebut. Alat-alat mekanik inilah sebenarnya yang
                                                   dibutuhkan pada saat itu, bukan barang-barang mewah yang berasal
                                                   dari Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara kapitalis lainnya.
                                                            Selain dari permasalahan di atas, persoalan kekurangan beras
                                                   yang bagi pemerintah Indonesia merupakan masalah yang sangat
                                                   menentukan harga, adalah persoalan yang harus segera dipecahkan
                                                   dengan melakukan beberapa pertimbangan dalam merumuskan
                                                   kebijakan. Beberapa hal di antaranya adalah:


                       Pada umumnya                      1.  Perlu dengan segera mengadakan perjandjian perdagangan
                    negara demokrasi                       dengan Republik Rakyat Tiongkok.
                             rakyat juga                 2. Republik Indonesia mengekspor bahan-bahan karetnya ke
                                                           Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Rakyat Tiongkok
                        membutuhkan
                                                           mengirimkan berasnya ke Indonesia.
                    bahan karet guna                     3. Dasar perjanjian perdagangan dapat bersifat suatu perjanjian
                keperluan-keperluan                        dagang biasa dengan memakai basis-valuta dolar Amerika
                   pernbangunannya.                        Serikat, Poundsterling Inggris, atau dengan dasar barter. 197



                                                   197  Ibid., h. 2102.




                                       dpr.go.id   198





         02 B BUKU 100 DPR BAB 4 CETAK.indd   198                                                                  11/19/19   10:48 AM
   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204