Page 195 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 195
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
1. Menasionalisasi perusahaan-perusahaan (perindustrian)
vital yang sekarang menjadi milik modal monopoli asing
dengan memberikan kompensasi, jika dipandang perlu;
2. Membangunkan industri-industri yang fundamental
menurut istilah pemerintah (industri induk=basis industri)
3. Mengadakan hubungan dagang dengan semua negara atas
dasar:
a) Saling menguntungkan;
b) Saling tidak mengurangi kedaulatan masing-masing pihak
yang bersangkutan;
c) Barter;
d) Perjanjian dagang yang biasa dengan U.S.A. Dollar ($)
sebagai basis valuta;
e) Perjandjian dagang yang memakai basis valuta suatu negeri
yang menguntungkan kedua belah pihak.
Dengan dasar politik yang dikemukakan oleh DPR, langkah-
langkah konkrit dapat mewujudkan UUD Pasal 37 Ayat 3 dan Pasal 38
yang berbunyi seperti berikut: “Penguasa mentjegah adanja organisasi-
organisasi jang bersifat monopoli partikulir jang merugikan ekonomi
nasional menurut peraturan-peraturan jang ditetapkan dengan
undang-undang.”194Pada kenyataannya, pemerintahan Kabinet Wilopo
Selain itu, keadaan mengakui bahwa struktur ekonomi negara yang masih merupakan
ekonomi Indonesia produsen bahan-bahan mentah (atau yang pada saat itu disebut masih
bersifat kolonial), memiliki beberapa ciri yang menjadi karakter kondisi
juga sangat Indonesia, yaitu:
ditentukan oleh situasi
perekonomian dunia. 1. Tempat penanaman modal monopoli;
Sektor ekonomi 2. Tempat pengambilan bahan-bahan mentah
(grondstoffengebied);
dan keuangan di 3. Pasar penjualam hasil-hasil industri (afzetgebied);
Indonesia sangat 4. Sumber tenaga yang murah.
195
dipengaruhi oleh
Selain itu, keadaan ekonomi Indonesia juga sangat ditentukan
perkembangan ekspor oleh situasi perekonomian dunia. Sektor ekonomi dan keuangan di
dan harga komoditas Indonesia sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekspor dan harga
di pasaran dunia komoditas di pasaran dunia, sehingga apabila terjadi kondisi lesu di
194 Ibid., h. 2096.
195 bid., h. 2097.
dpr.go.id 194
02 B BUKU 100 DPR BAB 4 CETAK.indd 194 11/19/19 10:48 AM
