Page 192 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 192

PARLEMEN D ALAM PER ALIHAN
                                                                       DEWAN PER WAKILAN R AKYAT  1952 – 1954



                                                               menjatakan, bahwa tidak ada perbaikan dalam
                                                               keadaan  tersebut.  Sering  dipakai  sebagai  alasan,
                                                               ialah  kewadjiban  akan  melindungi  golongan-
                                                               golongan jang lemah keadaan ekonominja.
                                                                 Sebagai seorang demokrat prinsipiil saja sendiri
                                                               menjokong  dengan  sepenuhnja  perlindungan
                                                               jang sedemikian itu; akan tetapi setjara prinsipiil
                                                               tidaklah  benar,  orang  setjara  otomatis  termasuk
                                                               golongan  jang  keadaan  ekonominja  lebih  kuat
                                                               atau lebih lemah, karena asalnja  atau karena
                                                               termasuknja dalam sesuatu golongan rakjat.
                                                                 Saudara Ketua, bila mula-mula telah didjalankan
                                                               tindakan-tindakan jang berdiskriminasi ... misalnja
                                                               disediakan tempat-tempat sebagai importir untuk
                                                               apa jang dinamakan golongan benteng melulu bagi
                                                               warga-negara  asli  sadja,  sekarang  malapetaka
                      Oleh karena itu,                         politik-asli itupun malah telah meresap kedalam

                    DPR mengajukan                             lingkungan perundang-undangan djuga!” 191
                              beberapa
                                                         Di dalam keterangan pemerintah mengenai pasal 2A mengenai
                 pernyataan sebagai                upaya untuk memajukan tingkat penghidupan rakyat dengan
                     respon terhadap               meningkatkan produksi nasional, terutama bahan makanan rakyat.
                                                   Persoalan politik keuangan dan keadaan keuangan negara hanya
                  rencana Anggaran
                                                   disinggung dengan sangat minim. Oleh karena itu, DPR mengajukan
                       Belanja Negara              beberapa pernyataan sebagai respon terhadap rencana Anggaran

                   untuk tahun 1950                Belanja Negara untuk tahun 1950 dan 1951 yang telah diajukan oleh
                                                   Sukiman-Suwirjo pada DPR. Dalam hal ini pembicaraan rencana
                        dan 1951 yang
                                                   tersebut telah mencapai tingkat:
                  telah diajukan oleh
                    Sukiman-Suwirjo                      1. Telah  diadakan persiapan  penyelidikan  di  masing-masing
                                                           seksi parlemen;
                             pada DPR.
                                                         2. Telah dibicarakan dalam masing-masing bagian parlemen;
                                                         3. Pemerintah    telah   memberikan     jawabannja    atas
                                                           pemandangan-pemandangan dan pendapat-pendapat para
                                                           anggota Parlemen dalam masing-masing bagian.
                                                         4. Parlemen telah menetapkan waktu pembicaraan rencana
                                                           anggaran belanja dalam sidang pleno atas dasar  memorie
                                                           van  antwoord dari pemerintahan Kabinet Sukiman yang
                                                           sudah meletakkan jabatannya.

                                                   191  Risalah Rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Sementara 1952, h. 2002-3.




                           SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   191
                             REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018




         02 B BUKU 100 DPR BAB 4 CETAK.indd   191                                                                  11/19/19   10:48 AM
   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197