Page 191 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 191
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
dalam skala yang lebih besar di awal tahun 1960-an) . Akan tetapi
190
karena kendala-kendala yang dihadapi di atas, penguatan keuangan
serta terciptanya perekonomian nasional belum dapat direalisasikan
oleh pemerintah. Terkait dengan hal ini, DPR melakukan pembahasan
di dalam rapat pada 16 Mei 1952. Isu terkait diskriminasi golongan
ekonomi disampaikan oleh salah satu anggota DPR, J.P. Snel, di dalam
pidato sebagai berikut:
“Saudara Ketua, hak Natie Indonesia atas
Kemerdekaan dan Kedaulatan asal- mulanja
berakar dalam diterimanja azas-azas Demokrasi.
Maka dalam pasal 1 Undang-undang Dasar kita
ada terbatja, bahwa Republik Indonesia adalah
bersifat Negara Hukum jang berdemokrasi. lnti-
pati azas-azas Demokrasi itu, ialah pengakuan atas
persamaan harga dan persamaan hak bagi para
kawan senegara; hal ini berarti, bahwa tidak boleh
uiaJdkan diskriminasi berdasarkan djenis bangsa
(ras), warna kulit, bahasa, agama, asal national
atau asal kemasjarakatan, milik ataupun kelahiran.
lnipun ada terbatja dalam pernjataan Hak- hak
Manusia jang telah diterima oleh hampir semua
anggota Perserikatan Bangsa-bangsa.
Saudara Ketua, pada mulai bertindaknja Kabinet
Wilopo, maka saja hendak mengadjak Pemerintah
baru ini, supaja kiranja didjelaskan kepada kita,
apakah akan dilandjutkan djalan jang telah
Akan tetapi karena ditempuh oleh pemerintah-pemerintah dahulu
kendala-kendala mengenai kebidjaksanaan jang tidak berdemokrasi
yang dihadapi di atas, terhadap beberapa golongan rakjat.
penguatan keuangan Beberapa kali dalam ruangan ini sudah saja
perhatikan tentang hal tersebut dan dengan djalan
serta terciptanya pertanjaan dan nota-pun telah saja tundjukkan
perekonomian akan kesalahan politik diskriminasi jang
nasional belum dapat sedemikian itu. Akan tetapi, tindakan-tindakan
direalisasikan oleh pelaksanaan, baik dari Pemerintah Pusat maupun
dari Pengusaha- pengusaha setempat, sajang sekali
pemerintah.
190 Alec Gordon, 1986, Colonial Mode of Production and Indonesian Revolution, Economic and Political Weekly,
Vol. 21, No. 32 (Aug. 9), h. 1423.
dpr.go.id 190
02 B BUKU 100 DPR BAB 4 CETAK.indd 190 11/19/19 10:48 AM
