Page 186 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 186

PARLEMEN D ALAM PER ALIHAN
                                                                       DEWAN PER WAKILAN R AKYAT  1952 – 1954



                                                               njinggung soal pembitjaraan Rantjangan Anggaran
                                                               Belandja tahun 1952, padahal tahun itu kini telah
                                                               berdjalan 4 1/2 bulan, mau tak mau menerbitkan
                                                               pertanjaan,  apakah  tidak  ada  keinginan  atau
                                                               kesanggupan  Pemerintah  untuk  menjusun  dan
                                                               menjampaikan  Rantjangan  Anggaran  Belandja
                                                               tahun 1952 itu kepada Parlemen dalam waktu
                                                               setjepat mungkin?
                                                                 Penetapan      anggaran     belandja     dan
                                                               penjelenggaraannja  sebenarnja  meliputi  seluruh
                                                               lapangan politik, usaha dan tindakan Pemerintah
                                                               untuk kepentingan Negara dan rakjat seluruhnja.
                                                               Anggaran  Belandja  tahun  1950  dan  1951  telah
                                                               disusun dan dilaksanakan oleh Kabinet-kabinet
                                                               jang lampau sesuka- suka hatinja sendiri, bebas dari
                                                               pentjampuran tangan dan pengawasan dari pihak

               Penetapan anggaran                              Parlemen. Malahan anggaran tambahan tahun 1951
                                                               jang telah didjandjikan oleh Pemerintah Sukiman-
                          belandja dan                         Suwirjo,  hingga  kini  belum  djuga  dimadjukan

                penjelenggaraannja                             kepada Parlemen.
                sebenarnja meliputi                              Tetapi akibat-akibatnja telah njata, jaitu, bahwa
                                                               keadaan  keuangan  negara  kian  hari  bertambah
                    seluruh lapangan                           buruk,  pemborosan  uang  dilakukan  atas  tjara-
                                  politik,                     tjara  jang  menjolok  mata,  penggelapan  uang  dan
                                                               ketjurangan  pegawai  mengakibatkan  kehilangan
                                                               uang  negara  ratusan  djuta  rupiah,  sedang
                                                               pernbangunan dalam segala lapangan tertunda dan
                                                               terlantar, karena ongkos-ongkosnja tidak mungkin
                                                               disediakan.  Dari  pihak  rakjat  terdengar  dugaan,
                                                               bahwa dalam hal ini Parlemenpun turut bersalah.
                                                               Kiranja kesalahan jang telah menerbitkan akibat-
                                                               akibat buruk itu untuk tahun 1952 dan seterusnja
                                                               tidak  akan  terulang  lagi.  Kabinet  dalam  hal  ini
                                                               seharusnja  menundjukkan  goodwill  terhadap
                                                               Parlemen,  agar  kerdja-sama  bertambah  baik
                                                               dan  pertanggungan  djawab  atas  buruk-baiknja
                                                               anggaran  belandja  itu  dapat  dipikul  bersama-
                                                               sama, Hanja dengan djalan demikian kepentingan
                                                               rakjat dan negara mungkin diperbaiki, dipelihara
                                                               dan diselenggarakan sebaik-baiknja.”
                                                                                                186

                                                   186  Ibid., h. 1974.




                           SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   185
                             REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018




         02 B BUKU 100 DPR BAB 4 CETAK.indd   185                                                                  11/19/19   10:48 AM
   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191