Page 182 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 182
PARLEMEN D ALAM PER ALIHAN
DEWAN PER WAKILAN R AKYAT 1952 – 1954
dan kurang penting, kepada Pemerintah Pusat.
Undang-undang, peraturan-peraturan usaha atau
tindakan Pemerintah Pusat tentang berbagai-bagai
matjam soal dan urusan ternjata tidak mungkin
diubah, diganti atau ditetapkan dalam keadaan
serba lengkap dan serba tjotjok dengan keadaan
dalam daerah-daerah diseluruh Indonesia, sebab
pertama keadaan-keadaan setiap daerah memang
berbeda-beda, dan kedua karena Pemerintah Pusat
tak mungkin mengetahui seluk-beluk sesuatu
daerah apalagi jang djauh letaknja dari Djakarta.
Djuga usaha atau tindakan Pemerintah Pusat
kerapkali terlambat dilakukan, ataupun salah
dilaksanakannja oleh pegawai-pegawai Djawatan
Pusat jang bekerdja didaerah-daerah, hingga roda
pemerintahan berdjalan timpang dan lambat,
Terutama didaerah- serta mengakibatkan kemunduran dalam berbagai
daerah diluar Djawa lapangan.
telah terdengar suara- Terutama didaerah-daerah diluar Djawa telah
terdengar suara-suara jang menuduh, seolah-
suara jang menuduh, olah daerah-daerah Seberang dianaktirikan oleh
seolah-olah daerah- Pemerintah Pusat, malahan lebih hebat lagi, jaitu
daerah Seberang seolah-olah Djawa mendjadjah daerah-daerah itu.
Bahwa tuduhan atau anggapan demikian sangat
dianaktirikan oleh buruk arti dan akibatnja, hingga perlu dan harus
Pemerintah Pusat, ... segera ditjegah dan dilenjapkan, karena mungkin
membahajakan kesedjahteraan dan keamanan
negara ataupun memetjahkan kesatuan nusa dan
bangsa Indonesia, rasanja tidak perlu didjelaskan
lebih djauh. Djandji-djandji, sembojan-sembojan
dan rentjana-rentjana jang muluk-muluk, tetapi
kini tidak atau belum mungkin dilaksanakan oleh
Pemerintah Pusat dengan baik dan lantjar, tentu
tidak mungkin dan tidak sanggup melenjapkan
tuduhan dan anggapan tersebut. Usaha-usaha dan
tindakan-tindakan jang konkrit dengan bukti-
bukti hasil pekerdjaan dan perbuatan jang njata,
adalah sjarat-sjarat mutlak untuk memperbaiki
keadaan buruk dan mendjernihkan suasana keruh
jang tidak diinginkan itu.” 185
185 Ibid., h. 1964.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 181
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 4 CETAK.indd 181 11/19/19 10:48 AM
