Page 177 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

permasalahan konstituante dan parlemen di tingkat pusat maupun
di tingkat daerah. Secara struktural, DPR mendorong pemerintah
untuk menempatkan lembaga pemilihan umum itu di berada langsung
di bawah pimpinan Perdana Menteri. Selain itu, lembaga tersebut
berpusat di Jakarta dengan kantor- kantor cabang dan rantingnya
berada di setiap ibu kota provinsi, kabupaten dan kotapradja.
Lembaga-lembaga itu selanjutnya menggantikan kedudukan dan
kewajiban kantor pemilihan pusat maupun yang ada di daerah-daerah
terutama di Jawa dan Sumatra, pemilihan umum itu diselenggarakan
oleh dua kementerian, yaitu Kementerian Kehakiman bagi pemilihan
konsituante atau parlemen, dan Kementerian Dalam Negeri bagi
pemilihan dewan-dewan di daerah. Apabila keadaan tersebut terus
berlanjut, prosedur pemilihan umum yang baku belum dapat terwujud.
Hal yang sangat memungkinkan untuk terjadi adalah cara-cara dan
aturan-aturan pemilihan umum tidak memiloki standar yang sama
di setiap daerah. Kemudian adanya ketimpangan jumlah anggaran
yang dikeluarkan oleh setiap lembaga yang mengakibatkan adanya
peluang korupsi dan pemborosan yang sulit untuk dikontrol. Hal
tesebut diperparah yang kondisi daerah-daerah di Indonesia yang tidak
memiliki tingkat pengetahuan yang seragam terkait pemilihan umum.
Terdapat perkiraan bahwa akan ada sejumlah besar masyarakat yang
tidak mampu memahami prosedur pemilihan umum yang ditetapkan
oleh pemerintah.
Di dalam hal ini, DPR sangat mendorong pemerintah Kabinet
Wilopo untuk membenahi aturan terkait pemilihan umum. DPR
mengharapkan adanya keterangan pemerintah untuk bersedia
membentuk lembaga pemilihan umum secepatnya terlepas dari
penetapan undang-undang pemilihan umum itu sendiri. Hal ini terkait
dengan persoalan lainnya yang mendapat perhatian khusus di kalangan
Di dalam hal ini, DPR masyarakat.
sangat mendorong Persoalan pembentukan daerah-daerah otonom yang besar dan
pemerintah Kabinet kecil adalah permasalahan yang mendapat perhatian besar pada masa

Wilopo untuk itu. Pembentukan daerah-daerah tersebut dijalankan bersama-sama
dengan pembentukan dewan-dewan di daerah tersebut. Pembentukan
membenahi aturan tersebut menggantikan pemerintahan perseorangan (eenhoofdig
terkait pemilihan bestuur) di seluruh wilayah di Indonesia. Hal tersebut dianggap
umum. sebagai permasalahan yang mendesak dan harus dilaksanakan secepat
mungkin disertai dengan penyerahan sumber-sumber keuanga untuk
keperluan belanja rumah tangga daerah.

dpr.go.id 176

02 B BUKU 100 DPR BAB 4 CETAK.indd 176 11/19/19 10:48 AM