Page 174 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 174
PARLEMEN D ALAM PER ALIHAN
DEWAN PER WAKILAN R AKYAT 1952 – 1954
Di dalam konteks ini, anggota DPR mendorong pemerintah
Kabinet Wilopo untuk membentuk panitia negara yang berada di pusat
maupun di daerah. Pembentukan tersebut dapat bersifat sementara
maupun bersifat jangka panjang. Pembentukan panitia tersebut memiliki
tujuan untuk menyelidiki untuk menyelidiki, mempertimbangkan,
serta merancang kebijakan terkait hal-hal di daerahnya secara lebih
komprehensif, terutama daerah-daerah yang masih berada di dalam
kondisi yang sulit. Di dalam hal ini, kondisi negara Indonesia masih
dijangkiti oleh beberapa permasalahan sistemik yang sulit diselesaikan.
Permasalahan paling utama adalah sistem perekrutan tertutup yang
seringkali tidak berdasarkan kemampuan pegawai yang relevan dengan
pekerjaannya. Karenanya, banyak tugas dan kewajiban yang tidak
mampu diselesaikan dalam waktu yang diinginkan. Konsekuensinya,
banyak terdapat kekecewaan dari pemerintah pusat dan terdapat
Respon lain yang kerugian negara yang bersifat akumulatif.
diberikan oleh DPR Respon lain yang diberikan oleh DPR adalah dengan memberikan
adalah dengan desakan dan tuntutan terhadap Kabinet Wilopo. Salah satu desakan
memberikan desakan yang paling kuat memiliki keterkaitan dengan penetapan status negara.
DPR berharap agar pemerintah tidak dapat serta merta menggunakan
dan tuntutan terhadap haknya untuk menetapkan undang-undang darurat. Kondisi ini
Kabinet Wilopo. dikecualikan apabila terdapat keadaan-keadaan yang mendesak
sehingga adanya pelaksanaan adanya aturan-aturan tertentu.
Penetapan keadaan darurat memiliki imbas yang cukup penting
bagi jalannya pemerintahan. Selama parlemen masih di dalam
keadaan darurat, stabilisasi politik sulit dicapai. Hal ini berdampak
kepada terjadinya kemunduran dalam perekonomian dan keuangan
negara. Menurut para anggota DPR, kabinet Wilopo harus dapat
182
menunjukkan goodwill dan kerja sama yang efektif dan efisien, serta
menghargai parlemen. Oleh karena itu, penetapan keadaan maupun
undang-undang darurat harus melalui tinjauan yang ketat dan perlu
perencanaan yang matang serta diatur melalui konsensus yang
disepakati oleh banyak pihak di pemerintahan.
Keputusan penetapan status darurat merupakan suatu hal yang
sangat menentukan citra DPR. Secara umum, pihak DPR atau Parlemen
selalu menjadi pihak yang mendapatkan kritik bagi setiap kesalahan
pemerintahan. Masyarakat melihat bahwa kebijakan penetapan
status darurat akan memiliki dampak yang berimbas kepada banyak
sektor. Oleh karena itu, pertimbangan yang matang dan bijaksana
182 Suara Merdeka, 23 Desember 1953.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 173
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 4 CETAK.indd 173 11/19/19 10:48 AM
