Page 179 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 179

SEABAD RAKYAT INDONESIA
                  BERPARLEMEN



                                                                 “Saudara Ketua, selama tindakan-tindakan jang
                                                               saja sebutkan diatas tadi belum dilaksanakan dengan
                                                               sempurna, maka selama itu pula akan tetap ada
                                                               dan akan terbit terus perasaan kurang senang dan
                                                               kurang puas dikalangan penduduk daerah terhadap
                                                               Pemerintah  Pusat.  Keinginan  rakjat  -  djuga  jang
                                                               tinggal  didesa-desa  dan  dikampung-kampung  -
                                                               untuk turut serta tjampurtangan dalam pimpinan
                                                               pemerintahan  daerah  dengan  djalan  memilih
                                                               wakil-wakilnja  dalam  dewan  jang  menggantikan
                                                               pemerintahan  perseorangan  (eenhoofdig  bestuur)
                                                               perlu  dan  harus  segera  dipenuhi.  Hanja  dengan
                                                               tjara demikian, pemerintahan demokratis oleh dan
                                                               untuk rakjat jang sedjak bertahun-tahun diidam-
                                                               idamkan, dan digembar- gemborkan - seperti djuga
                                                               telah ditjantumkan dalam Undang-undang Dasar -
                                                               dapat diwudjudkan dan dipraktekkan. Djuga hanja
                                                               dengan tjara demikian seluruh rakjat akan merasa
                                                               turut bertanggung djawab atas madju mundurnja
                       “Saudara Ketua,                         atau bangkit runtuhnja negara pada umumnja dan
                     selama tindakan-                          daerah-daerah pada chususnja.

                    tindakan jang saja                         Dalam hubungan soal ini saja ingin memadjukan
                 sebutkan diatas tadi                          pertanjaan kepada Pemerintah, jaitu:

                 belum dilaksanakan                           a.   Bilakah rantjangan undang-undang pembentuk-
                   dengan sempurna,                              an propinsi Kalimantan atau 2 atau 3 propinsi

                      maka selama itu                            di  Kalimantan  sebagai  daerah  otonom  akan
                                                                 disampaikan kepada Parlemen?
                  pula akan tetap ada                         b.   Bilakah rantjangan undang-undang pengesah-

                dan akan terbit terus                            an   pembentukan    daerah-daerah    otonom,
                      perasaan kurang                            jaitu kabupaten- kabupaten dan kotapradja

                  senang dan kurang                              di Kalimantan Selatan, serta daerah-dae-
                                                                 rah istimewa di Kalimantan Timur, akan
                      puas dikalangan                            dimadjukan kepada Parlemen?

                    penduduk daerah
                terhadap Pemerintah                              Sampai  sekarang  propinsi  Kalimantan  jang

                                    Pusat.                     dalam  bulan  Agustus  1950  telah  dibentuk  sebagai
                                                               wilajah pemerintahan belum didjadikan daerah
                                                               otonom  dengan  Dewan  Perwakilan  Rakjat  dan





                                       dpr.go.id   178





         02 B BUKU 100 DPR BAB 4 CETAK.indd   178                                                                  11/19/19   10:48 AM
   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184