Page 180 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

PARLEMEN D ALAM PER ALIHAN
DEWAN PER WAKILAN R AKYAT 1952 – 1954

Dewan Perwakilan Daerahnja. Daerah-daerah
otonom dan istimewa di Kalimantan Selatan dan
Timur jang sulit dibentuk seljara darurat dengan
surat keputusan Gubernur Kalimantan tanggal 14
Agustus 1950 lengkap dengan Dewan Perwakilan
Rakjat dan Dewan Pemerintah Daerahnja -
terketjuali Daerah lstimewa Kutai - belum disahkan
statusnja dengan undang-undang.
Karena itu pihak Pengadilan Negeri pernah
menjatakan, bahwa daerah-daerah otonom di
Kalimantan Selatan itu setjara juridisch tak
mungkin dianggap sah kedudukan, kekuasaan dan
kewadjibannja sebagai daerah otonom, terutama
dalam hal menetapkan peraturan-peraturan
daerah jang memuat aturan-aturan hukuman.
Disamping daerah-daerah otonom tingkatan
propinsi dan kabupaten, maka pembentukan
daerah- daerah otonom tingkatan jang paling
rendah adalah sjarat mutlak untuk memberikan
kepuasan dan rasa tanggung djawab kepada rakjat
Saja sendiri djelata. Propinsi dan kabupaten atau kotapradja
mengetahui masih terletak pada djarak jang sangat djauh
kesulitan-kesulitan dari pandangan dan pikiran rakjat umum jang
sebahagian besar masih buta huruf dan belum
jang harus diatasi
sanggup memperhatikan dan memikirkan soal-soal
dan dialami dalam jang besar dan sulit. Bagi mereka kepentingan desa
usaha membentuk atau kampungnja serta desa-desa atau kampung-
daerah-daerah kampung sekelilingnja adalah soal hidup atau
mati, senang atau susah bagi penghidupannja
otonom tingkatan
sehari-hari. Karena itu modernisering dan
paling rendah itu. demokratisering pemerintahan daerah itu sebenar-
nja dan seharusnja dimulai dari bawah, bukan dari
propinsi dan kabupaten.
Saja sendiri mengetahui kesulitan-kesulitan jang
harus diatasi dan dialami dalam usaha membentuk
daerah-daerah otonom tingkatan paling rendah
itu. Tetapi sebaliknja, hasrat dan tjita-tjita seluruh
rakjat Indonesia, terutama jang tinggal didesa-desa
dan dikampung-kampung, djuga ditengah- tengah

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 179
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

02 B BUKU 100 DPR BAB 4 CETAK.indd 179 11/19/19 10:48 AM