Page 183 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Bagi DPR, persoalan tersebut adalah masalah pokok yang
menjadi tugas utama pemerintahan di masa Kabinet Wilopo di samping
permasalahan-permasalahan lainnya seperti pemilihan umum dan
sebagainya. Hal tersebut menghasilkan pergeseran kekuasaan para
pegawai pamong praja maupun pegawai di lembaga lainnya di daerah.
Posisi para wedana dan asisten wedana digantikan oleh anggota Dewan
Pemerintah Daerah, sehingga bentuk pemerintahan bestuurdualisme
(pemerintahan kembar) dapat dihindari. DPR menganggap perlunya
penghapusan daerah-daerah otonom dengan cara menyerahkan
penyelenggaraan undang-undang dan peraturan-peraturan
pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah otonom yang
lebih rendah. Penghapusan ini juga perlu dibarengi dengan mengubah
bentuk organisasi pegawai praja di daerah-daerah tertentu.

4.3 DPR dalam Menghadapi Masalah

Ekonomi dan Politik
Permasalahan lain yang mendapat perhatian adalah persoalan
perimbangan keuangan atau (financiele verhhouding). Isu tersebut
menjadi fokus utama dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah
yang menjadi salah satu prioritas penting di dalam pemerintah.
Pada saat itu daerah-daerah tertentu belum memiliki aturan yang
komprehensif dalam mengatur masalah keuangan. Terkait dengan
Bagi DPR, persoalan masalah keuangan, terdapat kondisi sluitppst-systeem di daerah-
daerah otonom, yaitu adanya kekurangan anggaran belanja daerah
tersebut adalah
yang seluruhnya diambil alih oleh pemerintah pusat. Di dalam hal
masalah pokok ini, pemerintah pusat memberikan suntikan uang pada akhir tahun

yang menjadi tugas anggaran. Aktivitas tersebut memberikan dampak yang sangat
utama pemerintahan merugikan dan memperparah kondisi keuangan negara.
Permasalahan lain yang mendapat perhatian adalah persoalan
di masa Kabinet
daerah-daerah dan pemerintahan swapraja. Persoalan ini tidak
Wilopo di samping disinggung di dalam keterangan pemerintahan Kabinet Wilopo,

permasalahan- walaupun persoalan ini memiliki kaitan yang erat dengan pembentukan
permasalahan daerah-daerah otonom dengan dewan-dewan di dalamnya. Oleh
karena itu, pihak DPR mengajukan pertanyaan terkait ketegasan akan
lainnya seperti
permasalahan swapraja.
pemilihan umum dan Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Dasar menyatakan dengan

sebagainya. tegas bahwa kedudukan daerah-daerah swapraja akan diatur di dalam
Undang-Undang sebagai pengganti dari “lange politieke contracten”

dpr.go.id 182

02 B BUKU 100 DPR BAB 4 CETAK.indd 182 11/19/19 10:48 AM