Page 184 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

PARLEMEN D ALAM PER ALIHAN
DEWAN PER WAKILAN R AKYAT 1952 – 1954

dan “Zelbestuursregelen 1938” yang pada awal tahun 1950-an masih
berlaku secara formal. Pihak DPR mengingingkan untuk pemerintah
agar dapat memberikan keterangan terkait permasalahan swapraja.
Pasal tersebut juga menerangkan bahwa penghapusan dan penyusutan
wilayah-wilayah swapraja. Sebagian besar dari pemerintahan swapraja
tersebut telah dibekukan, sedang beberapa daerah swapraja telah
menciptakan gerakan berupa tuntutan dan desakan agar kedudukan
daerah-daerah swapraja tersebut dihapuskan.
Di dalam hal ini, reorganisasi lembaga-lembaga pemerintah di
daerah menjadi karena adanya pembagian efisiensi pekerjaan yang
efektif. Pembagian tugas antar lembaga juga menjadi jelas, serta
mencegah terjadinya perselisihan terkait kompetensi setiap lembaga
yang mengakibatkan tidak terurusnya suatu persoalan. Di samping
Di dalam hal itu, DPR menganggap bahwa koordinasi antar lembaga pemerintah
ini, reorganisasi juga perlu dilakukan. Hal ini perlu mendapat dukungan dari tentara
lembaga-lembaga dan kepolisian yang bertugas untuk menciptakan rasa aman. Selain

pemerintah di itu, lembaga-lembaga pemerintah yang berada di Jakarta dianggap
harus dapat memberikan contoh yang baik dalam masalah kerjasama
daerah menjadi dan koordinasi antar lembaga. Meskipun kondisi di Jakarta masih
karena adanya memerlukan banyak perbaikan, akan tetapi kondisi lembaga-lembaga
pembagian efisiensi pemerintahan di Jakarta masih memiliki keunggulan jika dibandingkan
dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang berada di luar Jakarta.
pekerjaan yang
Persoalan lain yang mendapat perhatian besar adalah masalah
efektif. politik keuangan dan anggaran keuangan. Hal ini disampaikan di dalam
rapat pleno sebagai berikut:

“Saudara Ketua, soal keempat jang perlu djuga
dikemukakan dalam pemandangan umum ini, jaitu
politik keuangan (monetaire politick) dan anggaran
keuangan (landsbegro-ting).
Dalam keterangan Pemerintah soal politik
keuangan itu tidak disinggung-singgung. Politik
revaluasi rupiah dengan politik gunting dan
diviezen-certificaat, jang kemudian disusul dengan
politik revaluasi rupiah dengan kenaikan extra bea
dan tjukai serta penghapusan deviezen-certifieaat,
ternjata tidak berhasil memperbaiki nilai dan posisi
uang Indonesia. Djuga tingkatan penghidupan
rakjat ternjata tidak bertambah baik, malahan

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 183
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

02 B BUKU 100 DPR BAB 4 CETAK.indd 183 11/19/19 10:48 AM