Page 181 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 181
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
palau Kalimantan, untuk memperoleh kesempatan
turut serta mengatur dan mengurus rumah tangga
daerahnja masing-masing, tidak boleh dan tidak
mungkin diabaikan sadja.” 184
Meskipun demikian, terdapat beberapa persyaratan tertentu
yang perlu disesuaikan dengan kondisi daerah. Selama desa, marga,
kuria, negari, kampung dan sebagainya belum dapat dianggap
memenuhi syarat-syarat untuk dijadikan daerah otonom yang
terendah, DPR beranggapan bahwa kecamatan-kecamatan yang pada
saat itu masih merupakan wilayah pemerintahan. Hal ini disesuaikan
dengan keperluan sesudah lingkungannya dilihat dan ditetapkan –
serta dibentuk menjadi daerah otonom tingkatan yang paling rendah,
dengan kemungkinan kecamatan otonom itu kelak kemudian hari
masih mungkin dipecah-pecah menjadi beberapa daerah-daerah
otonom yang lebih kecil.
Perhatian pemerintah terhadap pembentukan daerah-daerah
otonom yang berada di tingkatan kecamatan adalah salah satu tuntutan
DPR di masa pemerintahan Kabinet Wilopo. Bagi para anggota DPR,
pembentukan daerah-daerah otonom besar dan kecil berdasarkan
Ayat 1 Pasal 131 Undang-Undang Dasar, bukanlah merupakan tindakan
terakhir, teteapi hanya langkah pertama ke arah desentralisasi
dan demokratisasi pemerintahan daerah. Penyerahan kekuasaan-
kekuasaan dan berbagai kewajiban menurut Ayat 2 Pasal 131, penetapan
otonomi daerah adalah hal prioritas yang harus segera dilaksanakan.
Berbagai hal yang bersifat lokal atau yang menurut pemerintah dapat
Perhatian diatur dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, harus dapat
pemerintah terhadap segera dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan tanpa adanya kesulitan
pembentukan daerah- maupun hal-hal yang memperlambat proses tersebut. Wewenang
kepada pemerintah di daerah harus menjadi otoritas yang tidak boleh
daerah otonom dimiliki oleh berbagai instansi di pemerintahan pusat.
yang berada di Di dalam rapat-rapat DPR, sentralisasi dan vertikalisasi dianggap
tingkatan kecamatan memberikan dampak yang buruk terhadap banyak pihak. Berikut
adalah kutipan dari rapat pleno DPR:
adalah salah satu
tuntutan DPR di masa “Kita telah mengalami dua tahun ini akibat-
pemerintahan Kabinet akibat buruk dari sistim vertikalisasi dan
Wilopo. sentralisasi jang mengikatkan atau memusatkan
segala matjam soal dan urusan, djuga jang ketjil
184 Risalah Rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Sementara 1952, h. 1964-8.
dpr.go.id 180
02 B BUKU 100 DPR BAB 4 CETAK.indd 180 11/19/19 10:48 AM
