Page 178 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 178
PARLEMEN D ALAM PER ALIHAN
DEWAN PER WAKILAN R AKYAT 1952 – 1954
Desentralisasi dan demokratisasi di tingkat pemerintahan
daerah itu juga dianggap penting oleh Kabinet Wilopo sesuai dengan
rapat dengar pendapat dari pihak DPR. Meskipun demikian, tindakan
pemerintahan yang baik mendapatkan dukungan yang positif dalam
kurun waktu yang yang singkat. Beberapa perubahan yang dilakukan
antara lain adalah:
a. Undang-undang Pemerintahan Daerah yang baru, sebagai
pengganti Undang-undang No. 22/1948.
b. Undang-undang pembentukan daerah-daerah otonom
tingkatan pertama (provinsi) dan tingkatan kedua (kabupaten
dan kotapradja).
c. Undang-undang pembentukan daerah-daerah otonom
Desentralisasi dan tingkatan ketiga yang paling rendah.
demokratisasi di d. Undang-undang penyerahan soal-soal otonomi kepada
tingkat pemerintahan daerah-daerah otonom, baik untuk seluruh Indonesia
secara serempak, maupun untuk masing-masing provinsi
daerah itu juga atau beberapa provinsi.
dianggap penting oleh e. Penggantian baru atau perubahan undang-undang dan
Kabinet Wilopo sesuai peraturan-peraturan lama yang pada saat itu masih berlaku,
dengan rapat dengar hingga kekuasaan dan kewadjiban untuk pelaksanaan
undang-undang atau peraturan-peraturan itu - yang pada
pendapat dari saat itu dilakukan oleh pegawai-pegawai Pamongpradja
pihak DPR. atau pegawai-pegawai pada instansi-instasi pemerintahan
di tingkat pusat lainnja - selanjutnja diserahkan kepada
pemerintah daerah in medebewind.
f. Undang-undang penjerahan sumber-sumber keuangan, baik
seluruhnya ataupun sebagiannya, oleh pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah-daerah otonom.
Hal-hal tersebut adalah sebagian dari respon pemerintah
terhadap aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui Parlemen yang
memberikan pendapat secara di berbagai rapat yang diselenggarakan
oleh DPR. Selain dari tindakan-tindakan tersebut di atas, DPR juga
memberikan pendapat bahwa seluruh komponen masyarakat dapat
memberikan kontribusi bagi jalannya pemerintahan baik di tingkat
daerah maupun di tingkat pusat. Hal ini diungkapkan oleh Ibrahim
Sedar, sebagai berikut:
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 177
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 4 CETAK.indd 177 11/19/19 10:48 AM
