Page 176 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 176
PARLEMEN D ALAM PER ALIHAN
DEWAN PER WAKILAN R AKYAT 1952 – 1954
matjam soal jang telah disinggung-singgung dalam
keterangan Pemerintah. Dengan sengadja saja tidak
akan membitjarakan segala matjam soal itu satu-
persatu, agar pembitjaraan saja dapat disingkatkan.
Pada umumnja saja dapat menjetudjui garis-garis
besar dari rentjana-rentjana atau usaha-usaha
Pemerintah jang akan dilaksanakan oleh Kabinet
Wilopo. Meskipun demikian, saja ingin menjatakan
disini suatu pengharapan, jaitu agar programma
politik Kebinet itu dilaksanakan dengan sesungguh-
sungguhnja dan segiat-giatnja, dengan bukti
pekerdjaan dan perbuatan jang dapat dirasa dan
dilihat rakjat. Hal ini bukan berarti, bahwa saja
mengandung suatu perasaan tjuriga atau ketjewa
terhadap Kabinet Wilopo dalam susunannja
Persoalan lain yang
sekarang. Sebaliknja saja bersedia memberikan
menjadi sorotan kesempatan kepada Kabinet itu untuk memenuhi
masalah adalah tugas-kewadjiban jang telah diterimanja.” 183
pemilihan umum
yang menjadi Persoalan lain yang menjadi sorotan masalah adalah pemilihan
umum yang menjadi isu penting bagi setiap kabinet yang telah
isu penting bagi
menjalankan pemerintahan. Soal pemilihan umum, bagi yan merupakan
setiap kabinet yang pemilihan untuk Konstituante, pemilihan umum untuk Parlemen,
telah menjalankan maupun pemilihan untuk dewan-dewan di daerah, merupakan
pemerintahan. Soal suatu persoalan hangat yang haru segera diuntaskan (brandpunt
van belangstelling). Hal tersebut adalah yang menjadi pokok pikiran
pemilihan umum,
dan pembicaraan di masyarakat luas, hingga ke berbagai kalangan di
bagi yan merupakan tingkat pedesaan yang sangat terpencil. Oleh karena itu, pihak DPR
pemilihan untuk mendapatkan respon yang positif ketika ada maksud yang baik dari
Konstituante, ... Kabinet Wilopo untuk mengurus dan mengatur pemilihan umum
secara profesional.
Bagi DPR, tahapan awal di dalam menuntaskan permasalahan
pemilihan umum adalah dengan memberikan anjuran ataupun
masukan kebijakan kepada pemerintah. DPR menganjurkan kepada
Kabinet Wilopo untuk segara membentuk suatu djawatan (lembaga)
khusus yang mengurus permasalahan pemilihan umum. Lembaga
tersebut memiliki kewenangan dan kemampuan untk menyelesaikan
183 Risalah Rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Sementara 1952, h. 1965-6.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 175
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 4 CETAK.indd 175 11/19/19 10:48 AM
