Page 171 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 171
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
itu telah direntjanakan ntuk dikembalikan kepada
rakjat, akan tetapi telah berbulan-bulan kabarnja
baru dalam tingkat karteringen.
Saja peringatkan sekali lagi, Saudara Ketua,
bahwa djika masalah jang saja kemukakan ini tidak
dengan Iekas diatasi, maka itu akan menimbulkan
suatu keadaan jang tidak menjenangkan bagi kita
bersama.
Terima kasih.” 179
Permasalah agraria adalah isu yang mendapat perhatian
besar pada periode tersebut dan DPR menjadikan masalah agraria
sebagai salah satu permasalahan yang harus mendapat prioritas bagi
pemerintahan Kabinet Wilopo. Kebijakan yang simpang siur terhadap
masalah penggunaan lahan perkebunan menyebabkan penempatan
dan penggunaan lahan dengan cara yang liar. Salah satu contoh yang
terjadi adalah di Sumatra bagian Timur, terdapat banyak petani yang
mendapat hukuman karena dianggap melakukan pelanggaran. Hal
ini diperparah dengan adanya peningkatan jumlah penduduk yang
180
bermigrasi di daerah tersebut, sehingga para penegak hukum sulit
melakukan kontrol yang ketat.
Di pihak lain, keterangan pemerintah yang diberikan pada
Permasalah agraria tanggal 9 Mei 1952 mendapatkan respon dari salah satu anggota DPR
adalah isu yang Ibrahim Sedar. Menurutnya, pemerintahan di Kabinet Wilopo tidak
mendapat perhatian memiliki banyak perbedaan yang berarti di dalam beberapa kebijakan
yang diambil. Perbedaan di sini hanya terkait dengan adanya menteri-
besar pada periode
menteri baru yang dianggap memiliki keahlian di bidangnya. Hal ini
tersebut dan DPR pula yang mendasari zaken kabinet dengan dasar meritokrasi yang
menjadikan masalah kuat. Akan tetapi, ia menyatakan bahwa banyak kebijakan yang diambil
agraria sebagai salah dengan tergesa-gesa serta tidak diuji dan melupakan banyak faktor
penting yang melatarbelakanginya. Selain itu, terdapat kesan impulsif
satu permasalahan
yang dapat disematkan kepada para Menteri yang menduduki instansi
yang harus mendapat penting di pemerintahan. Hal ini disampaikan di dalam pidato sebagai
prioritas bagi berikut:
pemerintahan Kabinet Saudara Ketua, keterangan Pemerintah
jang telah diutjapkan tanggal 9 Mei jang lalu oleh
Wilopo.
Perdana Menteri Mr Wilopo tidak banjak bedanja
179 Ibid., h. 1962-3.
180 Y. Hayashi, (2002), “Agencies and Clients: Labour Recruitment in Java, 1870s – 1950s”, CLARA
Working Paper, No. 14, Amsterdam, h. 22.
dpr.go.id 170
02 B BUKU 100 DPR BAB 4 CETAK.indd 170 11/19/19 10:48 AM
