Page 168 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

PARLEMEN D ALAM PER ALIHAN
DEWAN PER WAKILAN R AKYAT 1952 – 1954

Di dalam pidato tersebut, terlihat jelas bahwa
masalah pemborosan adalah satu hal penting yang
menjadi permasalahan pokok. Hal tersebut dapat
dituntaskan dengan membuat kebijakan publik
yang lebih kondusif di segala lini pemerintahan.
Selain itu, hal lain yang menjadi pemasalahan besar
adalah persoalan lahan (agraria). Yunan Nasution
memberikan pernyataan:

“Saudara Ketua, facet lain dalam keterangan
Pemerintah jang menarik perhatian saja ialah
mengenai politik agraria. Pemerintah akan
melandjutkan lebih dahulu usaha-usaha untuk
membentuk Undang-undang Pokok Hukum Tanah.
Akan tetapi,- sebagaimana djuga diterangkan oleh
Pemerintah- ada masalah-masalah jang segera
atau dalam djangka pendek harus diselesaikan.
Pendirian Pemerintah bahwa “pertentangan

“Saudara Ketua, kepentingan antara usaha modal asing dan
pertanian rakjat sesetempat akan diselesaikan
facet lain dalam
atas dasar kepentingan negara dan bangsa jang
keterangan lebih luas”, memang sudah sewadjarnja. Hanja
Pemerintah jang pendirian itu harus direaliseer sedemikian rupa,

menarik perhatian supaja djangan sampai menimbulkan exces-exces
jang tidak menguntungkan bagi negara.
saja ialah mengenai
Saudara Ketua, izinkanlah saja mengenai soal
politik agraria. ... ini mengemukakan sedikit tentang penjelesaian soal
tanah di Sumatera Timur, jang kalau Pemerintah
tidak Iekas mengatasinja, akan mendjadi sumber
sentimen-sentimen politik. Duduk kedjadian itu
adalah sebagai berikut :
Pada permulaan tahun 1947, waktu perkebunan-
perkebunan asing didaerah Sumatera Timur masih
“dibeheer” oleh Pemerintah Republik, Residen
Sumatera Timur pada waktu itu mengeluarkan satu
penetapan, bahwa sebagian tanah-tanah konsesi
perkebunan jang tidak diusahakan, boleh dipakai
oleh rakjat untuk ditanami padi atau bahan-bahan
makanan lainnja. Pertimbangan-pertimbangan

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 167
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

02 B BUKU 100 DPR BAB 4 CETAK.indd 167 11/19/19 10:48 AM