Page 164 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 164
PARLEMEN D ALAM PER ALIHAN
DEWAN PER WAKILAN R AKYAT 1952 – 1954
sedangkan dari daerah seberang jang dipindahkan
kepulau Djawa atau kelain-lain daerah diluar
pulau Djawa, tidak termasuk dalam peraturan
itu, inginlah saja mendengar keterangan dari
Pemerintah apakah dasar-dasar pertimbangannja
maka peraturan itu- ibarat pisau- hanja, tadjam
sebelah” sadja?” 175
Permasalahan lain Permasalahan lain yang diutarakan di dalam rapat tersebut antara
yang diutarakan di lain adalah status dan kedudukan dari para kepala desa dan pamong-
pamong desa yang memiliki status istimewa. Perlu diketahui bahwa
dalam rapat tersebut
para kepala desa maupun pamong desa memiliki peran penting di desa
antara lain adalah yang diibaratkan sebagai prajurit yang berjaga siang dan malam. Posisi
status dan kedudukan tersebut ditempati oleh orang-orang yang memberikan pelayanan
dari para kepala desa pemerintahan kepada masyarakat di pedesaan. Meskipun begitu, posisi
tersebut sering didapati tidak bersifat formal dan terkadang tidak
dan pamong-pamong
mendapatkan upah yang memadai di dalam menjalankan pekerjaannya.
desa yang memiliki Terdapat satu contoh desa di Sumatra Utara yang pada tahun 1951,
status istimewa. di mana para kepala desa secara serentak melakukan mogok kerja
dan meletakkan jabatan mereka karena beban kerja yang berat tanpa
adanya penghasilan yang mencukupi untuk kehidupan sehari-hari.
Peraturan Gubernur Sumatra Utara pada waktu itu ditetapkan dengan
suatu surat keputusan, bahwa kepada para kepala kampung, menurut
rasio perbandingan populasi penduduk dalam wilayah masing-masing,
diberikan upah bekerja dengan nominal minimal Rp15 dan nominal
maksimal Rp115 serta kepada para kepala ‘negeri’ berjumlah minimal
Rp90 maksimal Rp227,50 Upah bekerja tersebut diberikan sekaligus
untuk tahun 1951, sedangkan di tahun 1952, belum terdapat ketentuan
lebih lanjut untuk pembiayaan upah para pekerja di daerah. 176
Selain masalah tenaga kerja pemerintah di pedesaan, rapat
tersebut juga menjelaskan pengajuan status otonomi di beberapa
wilayah. Terdapat pembahasan mengenai proses Rancangan Undang-
Undang beberapa kabupaten dan kota di Sumatra serta pembentukan
Provinsi Kalimantan dan kabupaten-kabupatennya. Semenjak tahun
1946, terdapat beberapa kabupaten di Sumatra yang menjalankan tugas
serupa dengan kabupaten-kabupaten yang otonom, yang dibentuk
dengan perauran-peraturan daerah pada waktu itu. Apabila dilihat
175 Risalah Rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Sementara 1952, h. 1957-60.
176 Ibid., h. 1960.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 163
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 4 CETAK.indd 163 11/19/19 10:48 AM
