Page 160 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

PARLEMEN D ALAM PER ALIHAN
DEWAN PER WAKILAN R AKYAT 1952 – 1954

itu, dengan pengertian, sebelum dapat dibentuk
Dewan-dewan Daerah dengan pemilihan umum
jtu, haruslah ada sesuatu overgangsbepaling, suatu
masa peralihan.
Saja merasa perlu ada tindakan-tindakan
untuk masa peralihan, sebab berdasar kepada
keadaan-keadaan dan perhitungan, saja tidak
begitu optimistis bahwa Dewan-dewan Daerah
itu dapat dibentuk dalam masa jang singkat.
Sampai pada waktu ini, undang-undang pemilihan
langsung, dimana Pemerintah sendiri dalam
keterangannja tjondong kepada sistim pemilihan
langsung itu, masih dalam kandungan. Procedure
jang harus ditempuh untuk menetapkan undang-
undang jang dimaksud, walaupun rantjangannja
umpamanja sudah tersedia, harus lagi melalui
Saudara Ketua, pembitjaraan-pembitjaraan dalam Kabinet dan
untuk mengadakan Parlemen, jang pasti akan menghendaki waktu jang
pendaftaran- lama.

pendaftaran Saudara Ketua, untuk mengadakan
pendaftaran-pendaftaran sadja, seperti jang
sadja, seperti jang dimaksud oleh rentjana Pemerintah, menghendaki
dimaksud oleh waktu paling sedikit 4 a 5 bulan. Propinsi Sumatera
rentjana Pemerintah, Tengah umpamanja, jang telah menerima

menghendaki waktu instruksi, biaja, dan sudah mulai bekerdja untuk
melaksanakan pendaftaran tersebut berdasar
paling sedikit 4 a 5 kepada Undang-undang No. 7/1950, menurut
bulan. keterangan jang saja peroleh dari Gubernur
Sumatera Tengah sendiri, paling Iekas pendaftaran
itu bisa selesai pada achir bulan September jang
akan datang. Belum lagi pelaksanaan pemilihan-
pemilihan itu sendiri. Berdasar atas keadaan-
keadaan itu, paling tjepat dalam masa setahun
baru bisa diharapkan selesai dan terbentuk Dewan-
dewan Daerah jang dimaksud.
Saudara Ketua, mengingat hal-hal ini,
maka saja bertanja: Apakah daerah-daerah,
terutama daerah-daerah jang sampai pada
waktu ini belum mempunjai dewan-dewan, harus

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 159
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

02 B BUKU 100 DPR BAB 4 CETAK.indd 159 11/19/19 10:48 AM