Page 158 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 158
PARLEMEN D ALAM PER ALIHAN
DEWAN PER WAKILAN R AKYAT 1952 – 1954
Sebagai lampiran saja masukkan disini
tembusan surat dari Komisariat Partai Murba
Sumatera-Tengah kepada Presiden dengan
resolusi konperensi daerah jang diadakan dalam
pertengahan bulan April jang lalu.
Saudara Ketua. Terhadap penjelesaian
pcnjelenggaraan dan mengisi otonomi daerah
jang Pemerintah sekarang ini sedang rentjanakan,
saja sambut dengan baik. Karena salah satu sjarat
mutlak untuk dapat menjelenggarakan dan mem-
pertjepat pembangunan dalam segala lapangan
Djika Pemerintah ialah stabilisasi dan koordinasi jang baik dalam
dalam menindjau bentuk memberi otonomi jang teratur dan tegas,
kembali Undang- karena hak-hak demokrasi dalam segi turut
bertanggung-djawab atas turut sertanja mengatur
undang nomor 22 Negaranja sendiri dari tingkatan bawah sampai
tahun 1948 berusaha keatas, hendaknja selekasnja diwudjudkan dan
untuk mengurangi diberikan.
pokok-pokok dari Djika Pemerintah dalam menindjau kembali
Undang-undang nomor 22 tahun 1948 berusaha
pemerintahan untuk mengurangi pokok-pokok dari pemerintahan
daerah, maka saja daerah, maka saja peringatkan kepada Pemerintah,
peringatkan kepada bahwa maksud untuk mengadakan stabilisasi dan
Pemerintah, ... koordinasi pemerintahan daerah akan mendapat
kegagalan jang berakibat lebih djauh. Maka karena
itu djanganlah diartikan menindjau kemhali
itu mengurangi dasar-dasar pokok, akan tetapi
mentjari tjara untuk dapat didjalankan didaerah-
daerah.
Saudara Ketua, terhadap perkembangan
pemerintahan daerah jang terendah, jaitu desa-
desa, perlu saja kemukakan, bahwa sekarang ini
sudah waktunja untuk mengadakan ontsluiting
(membuka dan hubung-menghubungkan) dari desa-
desa setjara besar-besaran. Djadi djika Pemerintah
akan mengadakan Undang-undang kedesaan jang
baru, perlu diperhatikan, bahwa didalam segala
lapangan hidup djanganlah diperbeda-bedakan
antara desa dan kota. Kemadjuan desa-desa
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 157
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 4 CETAK.indd 157 11/19/19 10:48 AM
