Page 162 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 162

PARLEMEN D ALAM PER ALIHAN
                                                                       DEWAN PER WAKILAN R AKYAT  1952 – 1954



                                                                      Saja   ingin   mendengar     keterangan
                                                               Pemerintah  mengenai  overgangsbepaling  jang
                                                               dimaksudkan itu isi otonomi, financiele-verhouding
                                                               dan masalah pegawai.
                                                                      Mengenai soal otonomi, Pemerintah dalam
                                                               keterangannja menjatakan akan melandjutkannja
                                                               dengan  mendjalankan  penjerahan  jang  njata
                                                               (riele-overdracht), sehingga bisa diharapkan dapat
                                                               memberi isi kepada daerah-daerah otonom tersebut.
                                                               Demikian  djuga  akan  ditetapkan  financiele-
                                                               verhouding serta memusatkan perhatian terhadap
                                                               kekurangan-kekurangan  pegawai  daerah  otonom,
                                                               terutama pegawai tehnis.
                    Saudara Ketua, isi                                Saudara Ketua, isi otonomi seperti keadaan

                     otonomi seperti                           sekarang  dimana  sebagian  ketjil  sadja  hak-hak
                   keadaan sekarang                            dan kekuasaan Pemerintah Pusat jang diserahkan

                    dimana sebagian                            kepada daerah-daerah, adalah merupakan satu
                                                               verkapte-  otonomi,  sedang  inwezen  prakteknja
                      ketjil sadja hak-                        lebih  dielek  lagi  dari  pada  sifat  centrale-regeling

                 hak dan kekuasaan                             jang  dahulu.  Saja  katakan  demikian,  sebab
             Pemerintah Pusat jang                             kalau  centrale-regeling  dahulu  beaja  daerah

                  diserahkan kepada                            jang  ditetapkan  tinggal  menerima  sadja  dari
                                                               Pemerintah  Pusat,  maka  otonomi  sekarang  harus
             daerah-daerah, adalah                             memadjukan lebih dahulu rentjana-rentjana, jang

                     merupakan satu                            kadang-kadang berbulan-bulan baru disahkan dan
                 verkapte- otonomi,                            disetudjui.  Dalam  pada  itu,  seringkali  biaja  jang
                                                               diminta itu, baru sampai kepada daerah-daerah
                                                               pada  achir-achir  kwartal  jang  diminta,  sehingga
                                                               praktis daerah-daerah tidak dapat mengatur plan
                                                               menurut semestinja. Herankah kita djika biaja
                                                               untuk Propinsi Djawa Barat pada tahun 1951
                                                               jang  lalu,  kedapatan  satu  overschot  sedjumlah  19
                                                               milliun, sehingga bagi orang jang tidak mengetahui
                                                               duduknja persoalan itu akan menarik kesan,
                                                               bahwa propinsi tersebut seolah- olah tidak bisa
                                                               mempergunakan keuangan jang disediakan.
                                                                      Saudara Ketua, saja katakan tadi. bahwa isi
                                                               otonomi jang sekarang ini sangat tidak memuaskan.
                                                               Saja kemukakan ljontohnja seperti Pendidikan,





                           SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   161
                             REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018




         02 B BUKU 100 DPR BAB 4 CETAK.indd   161                                                                  11/19/19   10:48 AM
   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167