Page 163 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Pengadjaran dan Kebudajaan. Djabatan Pendidikan,
Pengadjaran dan Kebudajaan jang diserahkan
kepada Propinsi-propinsi hanja mengenai Sekolah
Rakjat sadja, sedang lain-lainnja masih diurus oleh
Pemerintah Pusat.
Mengenai financiele-verhouding antara Pemerintah
Pusat dengan daerah-daerah, hendaknja dapat
ditetapkan satu patokan, bahwa satu djumlah
prosentase jang tertentu dari seluruh pemasukan
keuangan negara jang ada dalam lingkungan
daerah-daerah itu, diperuntukkan mendjadi
keuangan daerah otonom. Dengan demikian, bukan
sadja patokan-patokan jang demikian memenuhi
perasaan keadilan, akan tetapi daerah-daerah
sendiripun akan semakin giat mengusahakan
pemasukan-pemasukan keuangan negara bahkan
dengan sendlrinja terpupuk pula dasar-dasar auto-
activiteit daerah.
Tentang pegawai-pcgawai, nampak benar
bahwa pegawai-pegawai jang tinggal didaerah
otonom, kurang sekali tenaga-tenaga menengah
dan tinggi. Beberapa propinsi tidak mempunjai
tenaga jurist, padahal tenaga akademisi ini
perlu sekali untuk mengatur dan menghadapi
perundang-undangan didaerah- daerah.
Memang benar, pada waktu jang achir-achir ini
Pemerintah Pusat telah banjak djuga mengirimkan
pegawai-pegawai dari pulau Djawa kedaerah-
Tentang pegawai-
daerah lain, terutama sesudah diadakan peraturan
pcgawai, nampak bahwa pegawai-pegawai jang dipindahkan dari
benar bahwa pulau Djawa kedaerah-daerah seberang diberikan

pegawai-pegawai hadiah enam bulan gadji sekaligus. Akan tetapi,
pegawai-pegawai jang dikirimkan itu, baik qua
jang tinggal didaerah
pengalaman, maupun qua kapasiteitnja, tidak
otonom, kurang dapat dikatakan lebih tinggi dari pegawai-pegawai
sekali tenaga-tenaga jang ada didaerah-daerah sendiri.

menengah dan tinggi. Berkenaan dengan peraturan memberikan enam
bulan gadji sekali gus bagi pegawai-pegawai jang
dipindahkan dari Djawa kedaerah-daerah seberang,

dpr.go.id 162

02 B BUKU 100 DPR BAB 4 CETAK.indd 162 11/19/19 10:48 AM