Page 165 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 165
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
dari perspektif juridis formal, kabupaten-kabupaten tersebut belum
dapat dikatakan sebagai kabupaten yang otonom, karena belum ada
penyerahan hak dan kewajibannya secara formal dengan undang-
undang yang menyertainya. Konsekuensi dari kondisi ini menyiratkan
beberapa hal seperti tidak adanya ketegasan terkait status yang
diberikan terhadap para pekerja pemerintah, serta keterbatasan
kekuasaan untuk mengambil kebijakan di tingkat kabupaten. Selain itu,
pemberian otonomi yang luas kepada daerah-daerah dapat mencegah
terjadinya bahaya provinsialisme di Indonesia. 177
Terdapat satu kasus di dalam suatu sidang pleno DPR di tingkat
kabupaten. Ketika sidang pleno tersebut, keputusan tersebut tidak
mencapai quorum, karena anggota-anggotanya tidak merasakan ada
gunanya di dalam meneruskan rapat tersebut karena dianggap sia-sia.
Keadaan tersebut dialami terutama oleh daerah-daerah yang memiliki
kepala daerah yang tidak dapat menyesuikan diri dengan kehendak-
kehendak demokrasi. Pada satu titik tertentu, terdapat dewan-dewan
daerah yang bersikap “zelfmoord plegen” atau membubarkan dan
membunuh diri sendiri. Apabila dilihat dari kondisi di atas, tindakan-
tindakan tersebut adalah manifestasi dari perasaan-perasaan yang
tidak puas. Di situasi ini, pihak DPR mendorong pemerintah untuk
segera mengentaskan permasalah tersebut di dalam periode yang
sesingkat-singkatnya.
Agenda penting bagi pemerintah Kabinet Wilopo adalah
penyederhanaan organisasi pemerintahan. Di dalam salah satu satu
rapat pleno, Yunan Nasution menyatakan di dalam pidatonya sebagai
berikut:
“Saudara Ketua, pemerintah dalam keterangan-
nja menjatakan, bukan sadja akan menjederhanakan
organisasi pemerintahan di Pusat, akan tetapi
Apabila dilihat dari djuga organisasi pemerintahan didaerah- daerah.
kondisi di atas, Dengan demikian, Pemerintah akan bermaksud
tindakan-tindakan mentjegah pemborosan tenaga dan keuangan.
Tertarik dengan program Pemerintah ini, saja
tersebut adalah
ingin mengemukakan beberapa keadaan jang
manifestasi dari perlu diperbaiki dalam usaha penjederhanaan itu.
perasaan-perasaan Sebagai salah satu tjontoh dapat saja kemukakan
yang tidak puas. tentang pembentukan Kantor-kantor Penempatan
Tenaga dari Kementerian Perburuhan pada
177 Suara Masyarakat, 28 Oktober 1953.
dpr.go.id 164
02 B BUKU 100 DPR BAB 4 CETAK.indd 164 11/19/19 10:48 AM
