Page 170 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

PARLEMEN D ALAM PER ALIHAN
DEWAN PER WAKILAN R AKYAT 1952 – 1954

Avros, menurut rentjananja, akan dikembalikan
seluas 200.000 ha, akan tetapi sekarang kabarnja
baru dalam tingkat karteringen.
Dalam tingkat penjelesaian jang demikian terus-
menerus, djuga terdjadi pendudukan tanah-tanah
tersebut dengan tjara jang tidak sah, sehingga soal
itu achirnja boleh dikatakan sudah “gecompliceerd”.
Untuk mentjegah supaja pendudukan tanah-
tanah jang tidak sah itu djangan terus-menerus
terdjadi, maka paling achir Pemerintah Daerah
mengambil suatu ketetapan, bahwa tanah-
tanah konsessi jang telah diusahakan oleh rakjat
sampai kepada bulan Nopember 1951 jang lalu,
menunggu penjelesaiannja, dapat dikerdjakan
terus, tetapi djangan diperluas lagi, atau djangan
diadakan lagi pengambilan baru. Djadi diadakan
suatu tjara sematjam “stand-fast”. Barang-
siapa jang melanggar ketetapan itu, dituntut
kemuka pengadilan berdasar kepada pelanggaran
Untuk menjelesaikan
agrarische-wet jang ada sekarang, jaitu undang-
masalah ini, baru-baru undang dari zaman kolonial.
ini saja batja dalam Soal-soal inilah, Saudara Ketua, jang perlu

surat-surat kabar Iekas diatasi sebab kalau tidak, seperti saja katakan
tadi, bisa menimbulkan sumber-sumber sentimen
bahwa Pemerintah
politik.
Pusat akan Untuk menjelesaikan masalah ini, baru-baru
mengeluarkan sebuah ini saja batja dalam surat-surat kabar bahwa

undang-undang Pemerintah Pusat akan mengeluarkan sebuah
undang-undang agraria, jaitu untuk Sumatera
agraria, jaitu untuk
Timur. Saja ingin bertanja kepada Pemerintah,
Sumatera Timur. apakah Pemerintah dapat mengemukakan kepada
kita garis-garis besar dan pokok-pokok dari pada
undang-undang agraria tersebut?
Pertanjaan kedua, apakah Pemerintah tidak
mempunjai djalan-djalan untuk Iekas memperoleh
kembali tanah-tanah jang saja sebutkan tadi, jaitu
kira-kira 200.000 ha supaja djuga dengan Iekas
dapat dikerdjakan oleh rakjat, biarpun belum habis
konsesinja? Haruslah diingat bahwa tanah-tanah

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 169
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

02 B BUKU 100 DPR BAB 4 CETAK.indd 169 11/19/19 10:48 AM