Page 159 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

sebagai bentuk bagian masjarakat jang mendjadi
tulang-punggung Negara kita akan membawa
penjempurnaan kesedjahteraan.” 174

Selain itu dari permasalahan di atas, terdapat permasalahan
lain mengenai peraturan pemilihan daerah yang masih menghadapi
dilema. Di dalam rapat pandangan umum DPR atas program kerja
Kabinet Wilopo pada tanggal 16 Mei 1952, Yunan Nasution mengatakan
perlu adanya intervensi khusus di dalam masa peralihan pembentukan
dewan-dewan di daerah, berikut pidatonya:

Saudara Ketua, program politik Peme-
rintah hendak melaksanakan pemilihan umum
untuk Konstituante dan Dewan-dewan Daerah
mendjadi titik perhatian dalam keterangan
Pemerintah. Teman-teman anggota sudah banjak
membitjarakan soal itu. Walaupun begitu, saja
masih merasa perlu mengemukakan pandangan
mengenai soal tersebut, terutama sekali mengenai
pemilihan umum untuk Dewan-dewan Daerah.
Dalam Keterangan Pemerintah (halaman 5)
Di dalam rapat antara lain dinjatakan, bahwa untuk penjusunan
pandangan umum Dewan-dewan Perwakilan Rakjat Daerah,

DPR atas program Pemerintah tidak dapat mengambil djalan lain
dari pada mengadakan pemilihan-pemilihan bagi
kerja Kabinet Wilopo dewan-dewan tersebut. Menunggu penetapan

pada tanggal 16 Mei sistim jang masih mendjadi persoalan maka dapat
1952, Yunan Nasution diusahakan sebagai tindakan pertama pendaftaran

mengatakan perlu pemilih sesuai dengan apa jang dilukiskan diatas.
Saudara Ketua, kalau saja tidak salah
adanya intervensi memahamkan, maka Pemerintah tidak akan

khusus di dalam membentuk Dewan-dewan Daerah, ketjuali dengan
masa peralihan peraturan pemilihan umum. Sudah barang tentu

pembentukan jang dimaksudkan itu, ialah daerah-daerah jang
sampai pada waktu ini masih belum mempunjai
dewan-dewan di dewan-dewan. Pada pokoknja saja dapat

daerah, menginsjafi dan menjetudjui pendirian Pemerintah

174 Risalah Rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Sementara 1952, h. 1903-5.

dpr.go.id 158

02 B BUKU 100 DPR BAB 4 CETAK.indd 158 11/19/19 10:48 AM