Page 154 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

PARLEMEN D ALAM PER ALIHAN
DEWAN PER WAKILAN R AKYAT 1952 – 1954

yang dicapai menjadi sulit untuk dilakukan karena adanya fakta bahwa
pemilihan ini diselenggarakan oleh administrator Belanda dan diawasi
oleh pasukan kolonial. 170
Gagasan pengakuan kedaulatan yang akan diberikan kepada
Indonesia kemudian berubah menjadi enam bulan lebih awal.
Kesepakatan yang sebelumnya telah dibuat pada Oktober I949
tersebut mengatakan bahwa kedaulatan penuh akan diberikan pada
pertengahan tahun 1950. Namun kemudian muncul “New Course”
rangkaian negosiasi langsung antara Indonesia dan Belanda yang
dimulai dengan kesepakatan Roem van Royen dan mengarah ke
Konferensi Meja Bundar yang menentukan di Den Haag mendorong
pengakuan kedaulatan enam bulan lebih awal. Meskipun kedaulatan
sudah didapatkan, akan tetapi pemilihan umum belum menjadi agenda
yang bisa direalisasikan.
Karena adanya asumsi bahwa rekonstitusi yang diperlukan dari

Gagasan pengakuan RIS (Republik Indonesia Serikat) yang dibentuk di bawah perjanjian
kedaulatan yang Den Haag tidak akan berpengaruh hingga Majelis Konstituante telah
terbentuk, kemudian muncul dorongan bahwa pemilihan Majelis
akan diberikan Konstituante harus diadakan dengan segera. Akan tetapi tekanan
kepada Indonesia nasionalisme di seluruh negeri terlalu kuat, sehingga dalam beberapa

kemudian berubah minggu setelah pembentukannya, terlihat bahwa struktur RIS (Republik
menjadi enam bulan Indonesia Serikat) akan mengalami keruntuhan, dan tujuh setengah
bulan kemudian gagasan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
lebih awal. kembali muncul, hal ini menjadi alasan hilangnya kesempatan politik
untuk mengadakan pemilu. Kebutuhan untuk menyelenggarakan
pemilihan umum menjadi kurang mendesak didukung oleh kenyataan
bahwa setelah tanggal 27 Desember 1949 dan setelah 15 Agustus 1950,
Indonesia memperoleh konstitusi baru dan parlemen yang baru. 171
Semenjak dilantiknya Kabinet Wilopo oleh Presiden Sukarno,
pemilihan umum selalu menjadi isu penting yang mendapat perhatian
besar. Salah satu program utama Kabinet Wilopo adalah mewujudkan
pemilihan umum untuk Majelis Konstituante dan Dewan Daerah.
Prospek pemilihan umum awal jauh dianggap lebih serius setelah
kabinet ini menduduki jabatan. Salah satu tindakan pertamanya adalah
memperkenalkan Rancangan Undang Undang untuk pendaftaran
pemilih pada bulan Juli. Subdivisi parlemen menunggu lama sebelum
membahasnya dan kemudian pada bulan September menjawab dengan

170 Ibid., h. 236-7.
171 Ibid.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 153
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

02 B BUKU 100 DPR BAB 4 CETAK.indd 153 11/19/19 10:48 AM