Page 151 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

sukar pula dapat berkembang didalam suasana
masjarakat jang masih bersembojan: ,wie niet
voor ons is, is tegen ons” (siapa jang tidak setudju
dengan kami adalah lawan kami), maka beroposisi
adalah mudah disinjalir sebagai suatu hal jang
berbahaja dan djahat, maka dari itu haruslah
dibasmi, diberantas sampai kepada akar-akarnja.
Saudara Ketua, saja belum melihat didalam
perdjalanan Kabinet Wilopo sekarang ini
dimana akan sampainja, lebih-lebih belum dapat
melihat apakah maksud-maksud perkembangan
demokrasi itu akan mendapat perhatian dan
tuntunan sepenuh-pemuhnja.
Saudara Ketua, kesempatan mengadakan
pemandangan-umum tentang Program Kabinet
sekarang ini adalah ketiga kalinja Parlemen
Republik Indonesia membitjarakan Program
kabinet dalam suasana jang sama, seperti dua
kali jang telah sudah, karena sampai pada saat
sekarang inipun kita belum pernah membitjarakan
tentang Rantjangan Undang-undang Anggaran
Saudara Ketua, Belandja. Belum pernah diadakan, saudara Ketua,
kesempatan maka oleh karenanja pemandangan umum tentang

mengadakan Program Kabinet tak dapat disangkal dan tak
pemandangan-umum dapat diherankan, djika sebagian besar mirip
kepada pembitjaraan tentang Rantjangan Undang-
tentang Program undang Anggaran Belandja. Berhubung dengan
Kabinet sekarang Anggaran Belandja Negara baik dari tahun 1950,

ini adalah ketiga tahun 1951, maupun dari tahun 1952 Pemerintah
kalinja Parlemen tidak menjinggung, sepatah katapun tidak, maka
menurut hemat saja perlulah sekali Pemerintah
Republik Indonesia menjatakan pendapatnja tentang Undang-undang
membitjarakan Anggaran Belandja tahun 1950/51. Jang saja

Program kabinet maksudkan tentang tjara pembitjaraannja.” 167
dalam suasana Rapat tersebut menegaskan bahwa DPR memiliki peran penting

jang sama, ... di dalam menerima atau menolak program kabinet. Para anggota

167 Risalah Rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Sementara 1952, h. 1900-3

dpr.go.id 150

02 B BUKU 100 DPR BAB 4 CETAK.indd 150 11/19/19 10:47 AM