Page 148 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 148

PARLEMEN D ALAM PER ALIHAN
                                                                       DEWAN PER WAKILAN R AKYAT  1952 – 1954



                                                               dan bersangkut paut dengan perkembangan
                                                               demokrasi. Djika demokrasi jang luas dan sehat
                                                               diindjak-indjak pada dasarnja, maka djanganlah
                                                               diharapkan negara itu akan berdasarkan kepada
                                                               negara hukum jang demokratis. Nafsu selalu
                                                               ingin memerintah, nafsu selalu ingin memegang
                                                               kekuasaan selalu mentjari-tjari sistim jang dapat
                                                               diselaraskan dengan nafsu tersebut, tentu dengan
                                                               tipu-muslihat jang ada dalam padanja. Tjukup
                                                               banjaklah tjontoh-tjontoh dalam bentuk-bentuk
                                                               Kabinet Negara Republik Indonesia semendjak
                                                               diproklamasikannja. Begitu pula tjukup tjontoh-
                                                               tjontoh dalam tjaranja membentuk sesuatu
                                                               Kabinet.
                                                                 Saudara Ketua, jang saja maksudkan dengan
                                                               madju selangkah ialah penentuan didalam negara
                 Saudara Ketua, jang                           hukum jang berdasarkan demokrasi. Siapakah

                      saja maksudkan                           jang sebetulnja memegang kemudi pemerintahan
                                                               Negara? Presidenkah sadja? Apakah Kabinet
                       dengan madju                            jang dipimpin oleh seorang Perdana Menterinja?
                      selangkah ialah                          Apakah Kabinet jang dipimpin oleh seorang
                 penentuan didalam                             Perdana Menteri zonder memperdulikan adanja

                       negara hukum                            Parlemen sebagai Badan Perwakilan Rakjat, asal
                                                               dapat sepakat ataupun asal ada perintah dari
                    jang berdasarkan                           Kepala Negara? Ataupun suatu Kabinet jang
                            demokrasi.                         dipimpin oleh seorang Perdana Menteri jang
                                                               bertanggung djawab kepada Parlemen dan selalu
                                                               memperhatikan kehendak Dewan Perwakilan
                                                               Rakjat  met  of zonder  sepakat atau  perintah
                                                               Kepala Negara? Memang dalam hubungan ini
                                                               adalah termasuk djuga persoalan bagaimana dan
                                                               sampai dimanakah  kedudukan  Presiden sebagai
                                                               Kepala Negara sebagai Lambang Persatuan dan
                                                               Kekuasaan Negara, sebagai pemegang hak-hak
                                                               prerogatief.
                                                                 Pada tiap-tiap pembentukan Kabinet selalu
                                                               dibarengi dengan  persoalan Kabinet sematjam
                                                               apakah jang patut dan jang seharusnja dibentuk:
                                                               Kabinet Nasionalkah, luas atau tidak luas?





                           SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   147
                             REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018




         02 B BUKU 100 DPR BAB 4 CETAK.indd   147                                                                  11/19/19   10:47 AM
   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153