Page 149 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

Kabinet Koalisikah jang tjukup kuat sudah boleh?
Zaken kabinetkah, jang sedapat mungkin tidak
bertanggungdjawab kepada Parlemen, hanja
djatuh atas kemauannja sendiri?
Saudara Ketua, dengan terbentuknja Kabinet
Wilopo sekarang ini mulai tegas dan teranglah
isi maksud dari pasaI 51 Undang-undang Dasar
Sementara, ajat 1, dan berikutnja ajat 2 dan 3,
dan pula mendjelaskan isi maksud pasal 52 ajat 2,
demikian pulalah djelasnja pasal 83 ajat 1 dan 2. Hak
prerogatief Presiden sebagai Kepala Negara jang
tidak dapat diganggu gugat (pasal83 ajat 1) telah
menundjuk seorang pembentuk Kabinet (pasal 51
ajal 1) jang berarti bahwa ketjakapan, kekuatan dan
kekuasaan seorang pembentuk Kabinet jang telah
ditundjuk itu, jang tidak dapat diganggu-gugat
itulah mendjadi pokok dasar djaminan atas pasal
82 jang berbunji demikian:
Pemerintah menjelenggarakan kesedjahteraan
Indonesia dan teristimewa berusaha supaja
Undang-undang Dasar,Undang-undang dan
peraturan lain didjalankan”.
Pertentangan dalam pembentukan Kabinet
antara pembentuk dan Kepala Negara mengenai
orang-orangnja tidaklah pada tempatnja, djika
program jang telah ataupun jang sedang disusun
sudah atau dapat dimufakati olehnja.
Disamping itu Parlemenlah badan jang dapat
Saudara Ketua, atau tidak menerima isi maksud dan djiwa program

dengan terbentuknja Kabinet jang baru terbentuk. Partai-partai dalam
Kabinet Wilopo Parlemen berikut dengan Partai-programnja

sekarang ini mulai adalah subjecten jang menentukan menerima atau
tegas dan teranglah menolak kabinet-program. partai-partai
Atas
pekerdjaan-pekerdjaan
isi maksud dari pasaI dalam Parlemen itulah jang selandjutnja diikuti
51 Undang-undang ataupun ditolak, pendek dikontrol oleh Rakjat

Dasar Sementara, sebagai pemilih-pemilih, baik jang berkumpul
dalam sesuatu partai maupun jang non-partaj,
maka Rakjat: sebagai pemilih dapat mendjalankan

dpr.go.id 148

02 B BUKU 100 DPR BAB 4 CETAK.indd 148 11/19/19 10:47 AM