Page 153 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 153
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
Sangat penting di sini untuk mempertimbangkan kebijakan-
kebijakan dan penekanan yang secara langsung berkaitan dengan
kegiatan partai politik. Kebijakan kabinet untuk pemilihan umum
adalah salah satunya. Mengenai hal ini, pernyataan Wilopo menjelaskan
bahwa tindakan itu dimaksudkan dan juga ditunjukkan oleh fakta
bahwa pemilihan untuk Majelis Konstituante dan dewan legislatif
daerah telah ditempatkan sebagai prioritas pertama dalam program
kabinet. Hal tersebut adalah refleksi dasar dalam perjuangan politik
pembentukan kabinet itu sendiri. Wilopo menyatakan bahwa
pemerintah telah melakukan penelitian serta persiapan yang cukup
— melalui delegasinya ke Australia dan India dan dalam pemilihan
dewan regionalnya di Minahasa, Yogyakarta dan Makassar — untuk
memungkinkannya membentuk sistem pemilihan umum yang cocok
untuk Indonesia. Oleh karena itu, hal selanjutnya yang perlu dilakukan
adalah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang pemilihan.
Akan tetapi, dalam masalah ini, Wilopo tidak memberikan
informasi spesifik menyangkut aspek-aspek yang melibatkan politik.
Ia menyatakan bahwa pemerintah cenderung mendukung langsung
atas pemilihan tidak langsung. Ia mengatakan bahwa dewan regional
yang sedang aktif akan terus melakukannya hingga dewan yang baru
terpilih. Namun, ia tidak mengatakan apakah pemilihan untuk Dewan
Konstituante akan diadakan sebelum pemilihan untuk dewan regional,
juga tidak menetapkan batas waktu, atau menjawab anggota parlemen
yang bertanya tentang jenis undang-undang pemilihan.
Sejarah pemilu di Indonesia dapat ditarik ke masa sebelum 1949.
Pemilihan daerah (residensi) diadakan di wilayah Republik pada awal
1946 dan pada tahun 1948 Badan Pekerdja mengeluarkan undang-
undang yang menetapkan sistem pemilihan tidak langsung berdasarkan
representasi proporsional dari semua orang di atas delapan belas tahun.
Akan tetapi, dalam Di bawah undang-undang yang sama ini, Kantor Pemilihan Pusat juga
masalah ini, Wilopo didirikan dan setelah itu kantor ini mendirikan cabangnya di seluruh
169
tidak memberikan wilayah Indonesia. Namun, perjuangan gerilya yang berkelanjutan
informasi spesifik dan Agresi Belanda Kedua, yang mengambil sebagian besar wilayah
Indonesia, membuat penyelenggaraan pemilihan terhambat hingga
menyangkut kedaulatan penuh didapatkan Indonesia pada tanggal 27 Desember
aspek-aspek yang 1949. Meskipun di banyak negara bagian “federal” dan wilayah (dibentuk
melibatkan politik. oleh Belanda di daerah di luar Indonesia), diadakan pemilihan untuk
dewan perwakilan, tetapi penilaian yang signifikan terhadap hasil
169 Herbert Feith. (1954). Toward Elections in Indonesia. Pacific Affairs,27(3), h. 236.
dpr.go.id 152
02 B BUKU 100 DPR BAB 4 CETAK.indd 152 11/19/19 10:47 AM
