Page 156 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 156
PARLEMEN D ALAM PER ALIHAN
DEWAN PER WAKILAN R AKYAT 1952 – 1954
“…Saudara Ketua, Pemerintah disamping akan
meneruskan pembitjaraan tentang Rantjangan
Undang-undang pembentukan konstituante jang
telah terhenti lebih dari satu tahun, Pemerintah
akan pula mendahului ataupun sedjalan dengan
Rantjangan Undang-undang tersebut tadi,
memadjukan Rantjangan Undang-undang
pendaptaran pemilih-pemilih, jang ketjuali
dipergunakan bagi pembentukan konstituante,
djuga untuk pembentukan Dewan-dewan
Perwakilan Daerah. Hal ini dapat saja sambut
dengan baik, akan tetapi hendaknja Pemerintah
djanganlah hanja memberikan harapan-harapan
jang bukan-bukan kepada chalajak ramai, bahwa
pemilihan umum itu sudah dekat. Maka perlulah
Saudara Ketua, oleh Rantjangan Undang-undang itu dengan segera
karena salah satu diadjukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat, dan
sebab, bahwa Rakjat dengan segera diikuti dengan peraturan-peraturan
bagi mendjalankannja, dan pula dengan segera
kita pada waktu didjalankan.
sekarang ini lesu, Saudara Ketua, oleh karena salah satu sebab,
apathis, bersikap bahwa Rakjat kita pada waktu sekarang ini lesu,
masa bodo dan apathis, bersikap masa bodo dan mempengaruhi
keamanan dalam negeri, ialah bahwa sesudah
mempengaruhi penjerahan Kedaulatan dalam bulan Desember 1949
keamanan dalam sampai sekarang ini, pengharapan- pengharapan
negeri, ... dapat menjusun dan membangun Negara dalam
segala lapangan selalu tertahan, kadang-kadang
terhenti, dan tahu tidak tabu apa jang mendjadikan
sebab, akan tetapi tidak mampu menolak,
menghantjurkan penghalang-penghalang lebih-
lebih didaerah-daerah, apalagi jang djauh daripada
lbukota Negara, hak-hak azasi dan demokrasi
seolah-olah tidak ada, tidak dapat didjalankan,
bahkan apalagi dapat berkembang.
Berlainan paham dan beroposisi sering
ditafsirkan anti-Pemerintah dan menentang
Pemerintah, sehingga terasa bahwa demokrasi
tidak ada, dan hanja birokrasi ataupun facisme
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 155
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
02 B BUKU 100 DPR BAB 4 CETAK.indd 155 11/19/19 10:48 AM
